PAPUAInside.id, ASMAT— Menghadapi tantangan pengendalian inflasi yang multidimensi, dibutuhkan kerja sama yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah TPID untuk menghasilkan inovasi dan sinergi kebijakan. Guna memperkuat sinergi pengendalian inflasi di Kabupaten Asmat, TPID Asmat menyelenggarakan HLM TPID, Selasa (07/03/2023) di Agats.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Juli Budi Winantya menyampaikan bahwa perlunya pendekatan 4K dalam pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Ditekankan bahwa bentuk komunikasi efektif termasuk perlunya publikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat. Selain itu, disampaikan penguatan sinergi TPID dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) diharapkan menjadi langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan yang akan mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Bupati Asmat, Elisa Kambu mengapresiasi perhatian Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua terhadap Pemerintah Kabupaten Asmat dalam upaya pengendalian inflasi. Selain itu, Bupati Asmat menyampaikan komitmen untuk mengendalikan inflasi dan mitigasi dampak inflasi dengan melibatkan pemerintah pada jajaran di tingkat bawah seperti distrik dan kampung utamanya untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Kegiatan HLM TPID Asmat dihadiri oleh Bupati Asmat, Elisa Kambu; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Juli Budi Winantya; Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Aman Sentosa; Kepala OJK Papua dan Papua Barat, Muhammad Ikhsan Hutahaean; dan seluruh anggota TPID Asmat.
Ke depan, Bank Indonesia Papua akan terus mendorong sinergi pengendalian inflasi daerah untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah terutama inflasi bahan pangan untuk menjaga daya beli, dan mendukung pemulihan ekonomi. ** (BI Perwakilan Papua)
