PAPUAInside.id, ILAGA— Bupati Willem Wandik, SE, M.Si menegaskan perlu peningkatan hukum secara terukur di wilayah Kabupaten Puncak seiring meningkatnya aksi teror yang dilakukan KSB sejak tahun 2021.
Aksi teror tidak hanya membuat Pembangunan terganggu dengan membakar sejumlah fasilitas umum tetrapi juga mendatangkan korban jiwa baik warga sipil maupun aparat keamanan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Willem Wandik setelah berturut-turut terjadi aksi kekerasan menjelang peringatan HUT-78 RI, yaitu pembakarann tower Telkomsel, gangguan terhadap peserta upacara dan terakhir pembkaran gedung SMAN I Ilaga.
“Peristiwa yang saya lihat, saat ini cenderung peningkatan sifatnya kriminal murni, bentuknya ada yang teror, ada ada isu hoax, yang membuat daerah itu mencekam, serta persoalan sosial yang tinggi, bahkan yang terakhir adalah adalah pembakaran gedung pemerintah, dan alat-alat vital negara, penembakan, membuat padangan orang diluar terhadap daerah Puncak itu mencekam,” ungkapnya, menjawab aksi pembakaran gedung dan sarana Telkomsel di Ilaga.
Terkait aksi teror yang terus meningkat tersebut, Bupati Wandki menyarankan dilakukan peningkatan keamanan dari aparat.
‘’Saran saya, Perlu ada peningkatan siaga keamanan yang lebih mendalam dan penegakan hukum yang terukur di Kabupaten Puncak, yang dilakukan oleh aparat keamanan TNI-Polri, sebab kalau begini terus, maka ancamannya akan begitu tinggi, nyawa, gedung-gedung alat vital akan menjadi korban, memang mereka tidak kelihatan, namun selalu saja ada dimana-mana, akan mengancam kita, aparat sendiri menjadi korban, masyarakat, pemerintahan, ekonomi, jika dibiarkan terus, akan menjadi hambatan dalam pembangunan,” tukasnya.
Bahkan Kata Bupati,alat-alat vital saat ini dibakar, Telkomsel, sarana sekolah, kesehatan, gedung pemerintahan, merupakan aksi pelanggaran HAM, ini sangat sedih sekali, gedung sekolah yang menjadi sarana pendidikan bagi generasi muda Kabupaten Puncak, dibangun dengan biaya milyaran rupiah, hanya demi menjawab pembangunan, kebutuhan masyarakat di Puncak, ternyata dalam sekejab dibakar, oleh kelompok-kelompok ini.
“Aksi mereka ini tergolong sudah masuk dalam aksi kriminal murni, bukan perjuangan, sebab perjuangan bukan model begini, sudah masuk dalam kelompok sipil bersenjata, tidak bisa dihadapi dengan biasa-biasa saja,” tambahnya.
Lanjut Bupati, melihat dari aksi-aksi teror akhir-akhir ini di Kabupaten Puncak, dirinya melihat bahwa aparat keamaan juga tidak mudah untuk melakukan penyelidikan, karena pelaku teror ini bersenjata, mereka dibawah satu naungan kelompok tertentu yang bersenjata, dan sangat sistematis, ini dibuktikan dengan peristiwa penembakan di kabupaten lain, maka dengan cepat merembes juga ke Kabupaten Puncak.
“Ke depan sistem keamanan perlu diperbaiki, di dalam kota maupun di pinggiran kota, sebab jika terjadi pembiaran seperti ini, maka akan menjadi ancamanan bagi banyak orang, sehingga perlu ada peningkatan dan penegakan hukum secara terukur,” ungkapnya.
Apalagi kata bupati di Tahun 2024 merupakan tahun politik, ada pemilu legislatif, Presiden dan juga Pilkada, hal-hal ini jika tidak dianstipasi dengan baik, akan menjadi satu persoalan bahkan bisa menjadi konflik besar di Kabupaten Puncak, sebab ada banyak pengalaman membuktikan hal tersebut.
“Sehingga saran saya, sudah harus ada pertemuan-pertemuan besar, yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi, melibatkan aparat keamanan TNI-Polri dan juga pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah rawan konflik bersenjata,vsehingga bisa mendapatan solusi apa yang kita lakukan ke depan,untuk mengatasi teror-teror ini,” tambahnya.
Lanjut Bupati, sebagai anak asli anak adat, dirinya sudah berusaha melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, kekelurgaan, sebagai sesama anak adat, terhadap kelompok-kelompok yang diduga selalu melakukan aksi teror di Kabupaten Puncak, namun selalu saja gagal, bahkan peristiwa-peristiwa kriminal tetap saja masih terjadi. “Bahkan mereka bisa jalan bawa senjata dalam kota, inikan persoalan yang luar biasa, akan menggangu keamanan, anak asli daerah saja sudah merasa takut, apalagi saudara-saudara kita dari nusantara akan lebih takut, jika dibiarkan terus, maka roda pemerintahan akan mati, ekonomi akan mati, tentunya akan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Puncak,” tambahnya.
“untuk itu ke depan, perlu dibuka ruang antara TNI-Polri,bagaimana bisa dilakukan peningkatan keamanan, penegakan hukum secara terukur di daerah-daerah yang dianggap rawan, seperti Kabupaten Puncak, sehingga ke depan, pemerintahan bisa diselamatkan, ekonomi dan juga pendidikan, kesehatan, pembangunan di daerah diselamatkan, demi kesejahteraan rakyat Puncak,” tukasnya. ** (Diskominfo Puncak)
