Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAinside.com, JAYAPURA – Menyikapi dinamika sosial politik di Papua, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Yan P. Mandenas,S.Sos.,M.Si meminta pemerintah tidak menyikapi berlebihan namun tetap fokus pada penyelesaian berbagai pelangaran HAM yang terjadi tanpa penyelesaian tuntas hingga saat ini.
Menurut Yan, aspirasi merdeka yang terus menerus disuarakan adalah respon terhadap masalah di Papua yang tidak pernah tuntas.
‘’Masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang tidak tuntas,’’ tulis Yan dalam rilis yang diterima PAPUAInside.com, Jumat (04/12/2020).
Bahkan kata dia, Papua ibarat daerah oprasi militer yang tidak pernah tuntas dalam penanganan konflik sosial politik.
“Sangat disayangkan cipta kondisi terus terjadi di Tanah Papua dengan sejumlah kejadian yang menyakitkan hati masyarakat Papua oleh oknum- oknum yang tidak bertangung jawab, yang berakibat pada respons masyarakat Papua seakan tidak mendapatkan tempat dan keadilan yang layak di negerinya sendiri,’’ tandasnya.
Dengan melihat korban rakyat Papua ibarat mahluk yang tidak berharga dimata pemerintah pusat, Yan berharap pemerintah pusat segera menginstropeksi diri tentang berbagai sikap pemerintah yang tidak konsisten terhadap penanganan berbagai persoalan Papua. ‘’Mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial politik, korupsi, pembangunan manusia Papua, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai,” jelasnya.
Ia juga berharap penanganan Papua bukan sekadar implementasi kebijakan terhadap pembangunan di Papua, namun terlebih penting tidak terjadi diskriminasi berlebihan terhadap rakyat Papua dalam segala perilaku aparat yang ada di daerah maupun luar daerah.
Termasuk kelompok masyarakat tertentu yang sanggat diskriminatif terhadap orang Papua khususnya dalam penanganan masalah sosial politik yang sering mendapatkan reaksi dari masyarakat Papua di seluruh pelosok tanah air.
‘’Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang relevan dan dapat diterima seluruh rakyat Papua tanpa harus menutupi dosa pemerintah terhadap perilaku oknum-onum aparat yang terus menerus mencoreng institusinya dengan perilaku yang tidak menunjukan profesionalisme tugas mereka terhadap rakyat Papua,” ucapnya.
Kata dia, apapun tuntutan rakyat Papua hari ini merupakan ungkapan kekecewaan mereka terhadap berbagai kejadian dan kejanggalan yang tak kunjung usai di Tanah Papua.
“Sepanjang pemerintah mampu menunjukkan konsistensi terhadap penyelesaian kompleksitas masalah di Papua saya yakin akan ada solusi damai di Tanah Papua sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya lagi.
Ia berpendapat bahwa rakyat Papua butuh perlakuan yang adil. “Tanpa keadilan terjadi di tanah Papua saya yakin eskalasi politik tidak akan berakhir karena rakyat Papua butuh aman, nyaman dan damai di negerinya sendiri,’’ tegasnya.
Yan mempertanyakan siapa yang menciptakan Konflik di Papua selama ini kalau bukan pemerintah lewat arogansinya dalam berbagai kebijakan yang sering lalai dalam penerapan di lapangan.
Pemerintah diminta jangan menutupi dosa dan kejahatan negara terhadap rakyat Papua, tetapi jadikan rakyat Papua sebagai subject pembangunan lewat partisipasi mereka sehingga masyarakat Papua akan selalu merasa dihargai dan diberikan tempat oleh pemerintah.
Disisi lain evalusi dan dialog harus terus dilakukan melalui perangkat pemerintah yang ada.
Ia juga mengharapkan ada pembenahan total pada kebijakan satuan organisasi aparat dengan perlunya relevansi terhadap keinginan rakyat Papua. **
