Image  

Tim Surveyor KARS Lakukan Penilaian Akreditasi RSUD Jayapura

Tim Surveyor dari KARS, ketika menyimak pemaparan Plt. Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes, ketika melakukan Penilaian Akreditasi di RSUD Jayapura, Senin (16/12). (foto: Humas RSUD Dok II Jayapura)
banner 468x60

Oleh:  Ignas Doy |

PAPUAInside.com, JAYAPURA—Tim Surveyor dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sejak Senin (16/12) hingga Jumat (20/12), mulai melakukan survei berupa, telaah dokumen dan telusur lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura.

banner 336x280

Fasilitas Kesehatan (Faskes) rujukan tertinggi di Provinsi Papua ini mengikuti akreditasi SNARS (Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit) Edisi I dengan 17 Kelompok Kerja (Pokja) yang akan diuji.

Demikian Siaran Pers yang diterima PAPUAInside.com dari Bagian Humas RSUD Jayapura, Senin (16/12).

Tim Surveyor dari KARS terdiri atas 7 orang dipimpin Dr. Tb. Firmansyah B. Rifai, SpA.MARS beranggotakan Dr. IA Chandranita Mauba, SpOG (K), MM, Dr. Bandriyo Sudarsono, MKKK, Drg. Wahidan Budimansyah, M.Kes, Ns, Hendria Putra, M.Kep, KMB, dan Siti Rochmini, Kp,M.Kes.

Plt. Direktur RSUD Jayapura drg. Aloysius Giyai, M.Kes mengatakan, akreditasi SNARS edisi I ini diambil,  karena ia menilai RSUD Jayapura yang dibangun JP Later pada tahun 1956 ini memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang cukup dan peralatan kedokteran yang lengkap dan memadai.

Hanya saja, terangnya, kekurangan RSUD Jayapura adalah sistem pelayanan kesehatan yang berdampak pada kurangnya mutu layanan, lingkungan yang buruk dan mental kerja para petugas medis.

Kepala  Dinas Kesehatan Provinsi Papua mengutarakan, survei yang dilakukan Tim Surveyor dari KARS versi SNARS Edisi I yang terlengkap. Dimana sebanyak 17 Pokja yang diuji.

“Ini bukan akreditasi yang seperti rumah sakit lain di Papua yaitu versi 12. Kalau akreditasi versi 12 tak ada Prognas atau Program Nasional, tidak ada IPKP atau Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan,” ungkapnya.

Aloysius juga mengapresiasi kinerja Tim Asistensi Akreditasi yang dibentuk dengan SK (Surat Keputusan)  Gubernur Papua, untuk memberikan perdampingan selama tiga bulan terakhir.

Masing-masing berasal dari Dinas Kesehatan Papua, tenaga kesehatan di beberapa rumah sakit swasta dan UP2KP (Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua).

“Demi sukses akreditasi ini, saya sudah minta semua pegawai kita tak libur, sekalipun sesuai aturan cuti sejak tanggal 2019. Ini bentuk pengorbanan kami demi perbaikan pelayanan di rumah sakit ini,” tuturnya.

Ketua Tim Surveyor Tim Surveyor Dr. Tb. Firmansyah B Rifai, SpA.MARS menuturkan, RSUD Jayapura dibangun dengan tujuan untuk melayani dan menyelamatkan pasien yang sakit.

Oleh karena itu, jelasnya, akreditasi yang dilakukan penting untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan.

“Kami akan berproses mulai hari ini sampai hari Jumat. Kami datang 6 orang karena sesuai kapasitas RSUD Jayapura yang besar. Kami modalnya tertawa kalau datang pertama, marahnya belakangan,” tukasnya.

Ia mengatakan,  RSUD Jayapura seharusnya bisa mengoptimalkan pelayanan dengan kualitas yang baik karena ia menjadi Faskes rujukan tertinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat.

RSUD Jayapura ini juga menjadi rumah sakit pendidikan, ungkapnya, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi dan sekolah.

“Karena ini tempat  penelitian, kami juga harus bertemu para penelitinya,” terangnya.

Anggota Tim Surveyor Siti Rochmini mengaku pernah ke RSUD Jayapura tahun 1999, dimana saat ini ia menilai Jayapura dan Papua pada umumnya maju pesat.

“Kedepan harus ada perawat  dari RSUD Jayapura, yang dikirim sekolah spesialis, karena ia melihat masih kurang, hanya dua atau tiga orang spesialis,” ujarnya. **

banner 336x280