Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAInside.com, JAYAPURA – Puluhan tim medis yang tergabung dalam relawan kesehatan PON XX Papua menggelar demo damai di Kantor Otonom Kotaraja, Senin (29/11/2021) siang.
Pendemo membentangkan spanduk bertuliskan beberapa buah tuntutan di halalaman Kantor Otonom.
Ada tiga tuntutan yang terpampang dalam spanduk itu, poin pertama meminta Gubernur Papua untuk segera bertanggungjawab terhadap hak relawan kesehatan PON yang belum dibayarkan.
Poin kedua meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan aparat hukum melakukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua.
Poin ketiga meminta Dinkes Papua bertanggung jawab penuh terhadap hak relawan kesehatan PON.
Perwakilan massa aksi Hein Yopi Olua kepada wartawan di sela-sela aksi itu mengatakan, petugas medis pada PON Papua telah mengikuti semua prosedur yang dimintai PB PON.
Ia mengatakan, kurang lebih ada 780 relawan kesehatan di kota maupun Kabupaten Jayapura yang belum dibayarkan haknya.
“Kita sudah bekerja dan persyaratan semua sudah dikirim, absen, data pasien, bukti kegiatan juga sudah, jadi kira-kira kapan hak kita mau dibayarkan,” ungkap Hein Y. Olua.
Ia mengaku belum ada jawaban hitam di atas putih untuk pembayaran honor tim medis.
“Tapi sudah disampaikan melalui pesan WhastApp bahwa hendak membayar, maka hari ini kita datang. Kegiatan sudah selesai seharusnya segera dibayarkan.
Dari dinas kami disampaikan kalau kendala ada pada bendahara PB PON, jadi belum ada transfer uang ke bendahara Dinas Kesehatan untuk pembayaran tim kesehatan,” katanya lagi.
Pihaknya pun mengancam akan melaporkan hal itu kepada pihak berwajib untuk diproses jika tak ada jawaban pasti.
“Kami sudah bekerja, kami minta kadinkes Papua selesaikan masalah ini, banyak relawan ini bukan PNS, mereka kontrak, honor jadi tolong ini diperhatikan dan terbuka,” jelas Hein Y. Olua yang juga Kepala Puskesmas Skouw.
Massa aksi masih berupaya untuk bertemu pihak PB PON dan berencana akan beraudiens untuk mencari tahu permasalahan tersebut. **
