Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Penguatan peran lembaga adat hingga tingkat kampung menjadi sorotan dalam laporan Dewan Adat Daerah pada Rapat Pleno I Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago.
Kegiatan ini digelar di Jayapura, Selasa (7/4/2026).
Laporan dari sejumlah daerah menekankan pentingnya penataan struktur, peningkatan kewenangan, serta koordinasi antarwilayah dalam menjaga stabilitas masyarakat.
Ketua Dewan Adat Daerah Kabupaten Paniai Melianus Yumai mengatakan, lembaga adat berperan penting dalam menjaga nilai dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Sebagai lembaga adat, tugas kami adalah menjaga, melindungi, dan mengawal nilai-nilai adat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setiap kampung dan distrik memiliki mekanisme sendiri, namun persoalan besar tetap memerlukan koordinasi di tingkat wilayah.
Melianus menambahkan, dewan adat selama ini menjadi mitra pemerintah, tetapi kewenangan formal masih terbatas.
“Kami berharap ada kebijakan yang memberi ruang lebih besar bagi dewan adat,” katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Adat Daerah Mimika Nalio Jangkup menyatakan pihaknya siap membenahi struktur hingga tingkat distrik dan kampung.
Ketua Dewan Adat Daerah Deiyai Yulianus Mote menegaskan, adat merupakan fondasi kehidupan masyarakat yang harus dijaga melalui penguatan kelembagaan dan kolaborasi.
“Adat tak hanya simbol, tapi hukum yang hidup dalam masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam menjaga keberlanjutan nilai budaya.
Ketua DAP Representasi Meepago Eltinus Omaleng menilai laporan daerah menunjukkan komitmen penguatan kelembagaan, namun perlu sinkronisasi antarwilayah agar program berjalan searah.
“Kita perlu satu jalur koordinasi agar tak tumpang tindih,” katanya.
Pleno ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat peran kelembagaan serta menjaga stabilitas masyarakat di wilayah Meepago. **
