Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, MERAUKE—Wilayah XII BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan, menandatangani Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off Jaminan Kesehatan Provinsi Papua Selatan di Aula Kantor Gubernur Papua Selatan di Merauke, Senin (22/5/2023).
Per 1 Mei 2023, sebanyak 516.545 jiwa atau lebih dari 98 % penduduk di Provinsi Papua Selatan telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Saya berharap tidak ada lagi penduduk di Provinsi Papua Selatan yang tidak terdaftar program JKN,” tutur Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo.
Apolo menjelaskan pentingnya pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menilai bahwa Program JKN merupakan jawaban atas atas jaminan kesehatan yang selama ini diimpikan oleh seluruh masyarakat Provinsi Papua Selatan.
Apolo menjelaskan, Penyelenggaraan Program JKN di Provinsi Papua Selatan sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, puncaknya ketika Provinsi Papua Selatan mendapatkan penghargaan UHC Award dari Wakil Presiden RI di Jakarta pada bulan Maret 2023 yang lalu.
Menurut Apolo, keberhasilan penyelenggaraan Program JKN di Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari dukungan serta partisipasi oleh semua stakeholder, provider layanan kesehatan dan masyarakat.
“Prestasi yang baik ini tentunya harus kita pertahankan dan ditingkatkan lagi, langkah baik ini harus kita dukung sepenuhnya agar masyarakat yang ada di Provinsi Papua Selatan mendapatkan jaminan kesehatan yang bermutu,” jelas Apolo.
Apolo menyampaikan bahwa UHC tidak hanya mengenai cakupan semesta, namun yang paling penting adalah bagaimana setiap orang memiliki akses yang mudah untuk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa perlu mengkhawatirkan adanya hambatan finansial.
Dikatakan, program JKN merupakan salah satu program unggulan pemerintah, UHC tidak hanya berbicara mengenai seberapa banyak penduduk yang telah menjadi peserta JKN, namun yang paling penting adalah masyarakat memiliki akses yang baik dan mudah untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengkhawtirkan besar biaya yang akan dikeluarkan ketika berobat.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua Selatan sudah menjalankan komitmen untuk memberikan akses pendaftaran JKN melalui UHC Non Cut Off yang artinya dapat langsung aktif tanpa harus melewati masa tunggu,” tutur Apolo.
Saat ini empat Kabupaten di wilayah Provinsi Papua Selatan juga telah mencapai UHC.
Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah XII BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemprov Papua Selatan atas komitmen dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada penduduk di Provinsi Papua Selatan.
Mangisi mengatakan, ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam Program JKN serta bentuk dukungan terselenggaranya Program JKN yang berkesinambungan.
“Kami berharap agar dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan khususnya cakupan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk di Provinsi Papua Selatan,” ujar Mangisi.
Mangisi menjelaskan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memastikan bahwa seluruh penduduk di Provinsi Papua Selatan akan mendapatkan jaminan kesehatan yang berkualitas berbasis digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan.
Dikatakan selaras dengan komitmen peningkatan mutu layanan kesehatan yang mudah, cepat dan setara, kami akan terus berupaya serta memastikan kemudahan layanan kesehatan bagi peserta JKN melalui implementasi Janji Layanan JKN tahun 2023 oleh seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Selatan.
Mangisi menuturkan, kemudahan layanan kesehatan yang saat ini sudah bisa dirasakan oleh pesera JKN yakni antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN, akses layanan kesehatan cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), komitmen layanan tanpa iur biaya tambahan, layananan administrasi tanpa fotocopy berkas serta kemudahan layanan kesehatan lainnya. **
