Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAINSIDE.ID,JAYAPURA – Setelah namanya disebut-sebut masuk dalam bursa kandidat Calon Gubernur Papua periode 2024-2024 mendatang, Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri akhirnya ikut berkomentar.
Kata Fakhiri, saat ini dirinya masih fokus memegang mandat sebagai Kapolda Papua dan masih fokus terhadap pengamanan pasca pelaksanaan Pemilu 2024. “Biarkan masyarakat berbicara, biarkan mereka menilai, tugas saya sebagai Kapolda saya selesaikan dulu (terutama) pengamanan Pemilu ini,” kata Irjen Mathius D. Fakhiri kepada wartawan di Mapolda Papua, Jumat (22/3/2024).
Walau begitu, ia nampak tak mau berkomentar panjang lebar soal hal itu. Ia menginginkan masyarakat menilai sendiri siapapun yang telah masuk dalam peta persaingan menuju kursi Papua 1. “Saya tidak mau berbicara tentang itu, kalau kandidat itu, silakan masyarakat bicara dan menilai,” ungkapnya.
Sebelumnya, nama Irjen Mathius D. Fakhiri masuk dalam kandidat calon Gubernur Papua pada Pilkada 2024 mendatang. Jenderal bintang dua ini dianggap sosok yang tepat untuk menjabat sebagai Gubernur Papua.
Sekretaris Eksekutif Koalisi Kampus Untuk Demokrasi, Elvira Rumkabu mengungkap beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh calon Gubernur Papua nanti.
Salah satunya adalah calon yang memahami permasalahan di Papua seperti konflik bersenjata dan juga pembangunan-pembangunan.
“Menurut saya itu penting sekali karena kalau selain dia memahami ada konflik, ada konteks dan dinamika konflik yang terus terjadi bukan hanya konflik bersenjata tapi juga masalah-masalah pembangunan,” kata Elvira Rumkabu.
Kendati begitu, dosen Universitas Cenderawasih ini juga berharap calon yang terpilih menjadi Gubernur Papua nanti merupakan sosok yang visioner. Selain itu dia ingin, Gubernur Papua mendatang bisa memberikan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi.
“Tapi juga harus ada keberpihakan menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” imbuhnya.
Dan yang lebih penting lagi nantinya Gubernur Papua yang baru agar dapat memberikan kebijakan afirmatif yang mampu membangun orang asli Papua berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). **
