Oleh: Eman Betta |
PAPUAinside.com, SERUI— MRP (Majelis Rakyat Papua ) bekerjasama dengan Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua, melakukan dengar pendapat masyarakat khusus perempuan dalam rangka menjaring aspirasi serta 16 hari Kampanye Stop Kekerasan terhadap Perempuan.
Kegiatan berlangsung di Kantor Dewan Adat Yapen, Sabtu (14/12).
Lenora Wonatorei anggota MRP Pokja Perempuan mengatakan di lakukannya Kampanye 16 Hari Stop Kekerasan terhadap perempuan, yang mana di laksanakan pada tanggal 25 November hingga 10 Desember 2019 maka sudah sangat jelas luka yang di alami oleh para perempuan asli Papua akan di perjuangkan.
Perjuangan ini sesuai dengan UU Otsus tahun 2001 Pasal 47 menyatakan bahwa pemerintah wajib serta memperjuangkan hak asazi perempuan dapat setara dengan kaum laki-laki.
‘’Sebagai perwakilan perempuan, tentu akan menyuarakan suara-suara perempuan asli Papua agar dapat lebih di hargai, hak-hak mereka akan kami perjuangkan untuk lebih maju lagi,’’ tandas Lenora.
Doliyana Yakadewa dari Jaringan Kerja HAM Perempuan menyebutkan ada tiga tema yang di ambil dalam aksi stop kekerasan terhadap perempuan yaitu stop kekerasan terhadap perempuan, stop kesenjangan ekonomi, dan stop perdagangan perempuan. “Kita menyampaikan harga diri sebagai manusia perempuan dan harus dapat melakukan pembelaan terhadap diri sendiri secara adat atau hukum agar dapat menolong,’’ tegasnya.
Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak kata Doliyana tidak harus membuat seseorang terpuruk tetapi harus mampu untuk bangkit kembali. ‘’Kita harus mampu berdamau dengan diri sendiri, jangan merasa tidak adanya keadilan tapi harus dapat membangun diri lebih tegar lagi,’’ tegasnya.
Kegiatan yang di rangkaikan dengan penyampaian ungkapan secara pribadi baik permasalahan dan harapan di akhiri dengan penyalaan lilin. **
