Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) RI sosialisasikan panduan sinergi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bagi pemerintah dan lembaga masyarakat di Provinsi Papua di Hotel Horison Jayapura, Selasa (5/11).
Kegiatan dibuka Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Anike Rawar, dengan nara sumber Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Dra. Maydian Werdiastuti, MSi dan Ketua Forum Puspa Anggrek Hitam Provinsi Papua Irene Waromi.
Turut hadir Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom.
Maydian Werdiastuti mengatakan, pihaknya telah menggelar sosialisasi ini di tujuh (7) wilayah adat di Provisi Papua dan Papua Barat, bersama Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten/Kota Se-Papua dan Papua Barat.
Hal ini dimaksud, agar pemangku kepentingan (stake holders) bisa melakukan sinergi, khususnya di bidang pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, antara pemerintah dengan tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan lain-lain.
“Kami dari pemerintah merasa sulit, untuk bisa melakukan atau mensosialisasikan misalnya regulasi tentang perlindungan perempuan dan anak sampai kepada masyarakat di akar rumput (grass root), karena kami memiliki keterbatasan SDM dan anggaran,” ungkapnya.
Anike Rawar mengatakan, pihaknya telah membentuk Forum Puspa Anggrek Hitam Provinsi, dengan anggota hampir 39 organisasi perempuan, yang terdiri dari para perempuan -perempuan yang mempunyai talenta, inovasi dan kreatif.
“Di Forum Puspa Anggrek Hitan dia belajar bagaimana perempuan bisa tampil, bisa berjuang dan bisa melewati tantangan, untuk menghidupi keluarga, terutama untuk penyelamatan perempuan dan anak untuk kembali membangun Tanah Papua,” ungkapnya.
Ketua Forum Puspa Anggrek Hitam Provinsi Papua Irene Waromi mengatakan, sosialisasi panduan sinergi program ini penting dan bermanfaat, khususnya bagi masyarakat di Papua.
Menurutnya, persoalan perempuan dan anak di Papua cukup kompleks, seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Papua dan Papua Barat berada pada urutan paling terendah, perempuan dan anak di Tanah Papua hari ini masih jauh terkebelakang, kesenjangan- kesenjangan yang terjadi di Papua, terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak, belum maksimalnya perempuan didalam keterwakilannya dalam politik. Tapi juga dari sisi pendidikan, kemudian kesenjangan ekonomi.
“Persoalan ini masih banyak sekali dihadapi dan dialami perempuan dan anak di Papua. Apalagi persoalan perlindungan anak, hak anak tumbuh kembang anak dan kekerasan yang terjadi pada anak ini belum tersentuh dengan baik,” terangnya. **
