Kapolda Fakhiri Warning Pengambil Kebijakan Pasca Demo Tenaga Honorer Kota Jayapura

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius D Fakhiri, menyampaikan keterangan, pasca aksi demo tenaga honorer di Kota Jayapura, Papua. (Foto: Faisal Narwawan/Papuainside.id)

Oleh: Faisal Narwawan  I

PAPUAinside. id, JAYAPURA—Pengumuman hasil formasi tenaga honorer K2  dan tenaga kontrak berdampak pada aksi demo dan pemalangan jalan di beberapa lokasi di Kota Jayapura, Kamis (14/12/2023).

Aksi demo dan pemalangan oleh tenaga Honorer yang tidak lolos verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura itu menimbulkan kemacetan parah di ruas jalan pertingaan Hamadi Ring Road dan Jalan dari dan ke  Hamadi Holtekamp.

Para pendemo juga sempat melakukan penutupan dengan kendaraan di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri  turun langsung ke lokasi pemalangan di pertigaan Hamadi Ring Road, hasilnya para pendemo bersedia membuka pemalangan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kapolda Fakhiri mengharapkan pemerintah di Papua, termasuk Pemkot Jayapura harus berhati-hati.

“Tolong melihat (kebijakan) afirmatif di Papua. Ini berlaku di semua pemerintah yang ada di tanah Papua, baik di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan  dan Papua Induk afirmatif itu diperhatikan,” ungkap Kapolda Fakhiri di Mapolda Papua, Jayapura, Jumat (15/12/2023) siang.

Polisi juga mewarning pengambil kebijakan dan meminta mereka untuk berhati-hati.

Kata dia, Polda Papua mensinyalir banyak permainan pihak yang berkepentingan, sehingga menimbulkan persoalan-persoalan.

“Polda mensinyalir banyak permainan  dari  yang  berkepentingan yang membuat  persoalan. Hati-hati para pejabat akan kita kejar dengan hukum, kalau masih berulang kali. Saya tidak mau ini jadi persoalan dan tolong melihat, layani saudara-saudara ini sesuai peraturan yang berlaku,” katanya lagi.

Ia juga mewarning pemerintah, agar menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan.

“Hilangkan hal-hal yang tidak boleh, itu kan mau mencederai kebijakan pusat. Kan mau mengakomodir para honorer, jangan sampai keluar, dan ada yang masuk tiba-tiba. Ujung-ujungnya kembali ke aparat, saya minta jangan,” jelasnya.

Ia pun meminta penjelasan yang detail perlu disampaikan kepada para honorer, agar tak terjadi kesalahpahaman. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *