Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Meepago mulai menata ulang struktur kepemimpinan adat di tengah dinamika kelembagaan yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Upaya ini dibahas dalam Rapat Pleno I Tahun 2026 yang digelar di Jayapura, Selasa (7/4/2026), sebagai forum konsolidasi untuk menyatukan arah kepemimpinan masyarakat adat.
Ketua DAP Wilayah Meepago Wolter Belauw mengatakan, DAP tetap menjalankan fungsi menjaga nilai dan kehidupan sosial masyarakat.
Namun, ia mengakui masih terdapat perbedaan struktur di lapangan.
“Kami tetap menjalankan aktivitas sebagaimana mestinya di daerah, meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu disikapi bersama agar tak menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Ketua DAP Representasi Meepago Eltinus Omaleng,didampingi Ketua DAP Wilayah Meepago Wolter Belauw dan Wakil Sekjen DAP Yohanis L Ronsumbre, saat membuka Pleno I Tahun 2026 di Jayapura, Selasa (7/4/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)
Penataan Jadi Fokus
Ketua DAP Representasi Meepago Eltinus Omaleng menegaskan, penataan struktur kelembagaan menjadi langkah penting dalam memperkuat peran adat.
“Struktur harus memiliki kejelasan peran dan koordinasi yang kuat,” katanya.
Ia menambahkan, forum pleno ini menjadi pintu masuk untuk menyatukan persepsi di wilayah Meepago.
Ketua DAP Wilayah Tabi Yakonias Wabrar menilai pleno ini sebagai momentum strategis dalam memperkuat kelembagaan adat.
“Kegiatan ini penting sebagai wadah konsolidasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya menjaga nilai adat sebagai dasar kehidupan masyarakat Papua.
DAP Meepago gelar Pleno I Tahun 2026 di Jayapura, Selasa (7/4/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)
Agenda dan Rekomendasi
Wakil Sekjen DAP Yohanis L Ronsumbre menjelaskan, pleno diawali dengan penetapan peserta dan agenda.
Pembahasan selanjutnya mencakup laporan daerah, penataan struktur kelembagaan, serta program konsolidasi.
“Dari seluruh rangkaian ini akan dirumuskan rekomendasi,” katanya.
Pleno ini diharapkan menghasilkan kesepahaman dalam struktur kepemimpinan adat serta memperkuat peran masyarakat adat di Papua. **
