Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa menanggapi adanya isu boikot Pilkada Papua.
Menurutnya, hal itu adalah bagian dari pembodohan terhadap masyarakat Papua itu sendiri.
Kelompok yang selama ini resisten dengan pemerintah, disebut menyerukan agar masyarakat memboikot Pilkada di Papua 27 November nanti.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Adat Keerom Jakobus Mekawa bersama perwakilan masyarakat Kabupaten Keerom menyatakan sikap tegas.
Ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang, sekaligus mengajak pihak yang berseberangan dengan pemerintah untuk menghentikan upaya adudomba yang berdampak pada stabilitas keamanan di Papua.
Jakobus berujar, sebagai masyarakat Papua yang dekat dengan kehidupan adat, setiap warga negara perlu memberikan apresiasi terhadap setiap hal yang membawa kebaikan.
Sebab, perubahan dan kemudahan yang dipetik dari terciptanya arus kemajuan akan selalu terjadi.
“Pilkada papua 2024 ini adalah untuk orang Papua; baik tua, muda, dan perempuan semua sudah melibatkan diri dalam maju, baik kabupaten, kota maupun provinsi, ” ujarnya.
Tentunya pesta demokrasi dilakukan demi masa depan Papua yang lebih baik di masa depan.
“Kalau ada kelompok atau pihak yang menolak terselenggaranya pemilu (boikot Pilkada), sebenarnya merekalah yang membodohi masyarakat Papua bahkan merugikan diri sendiri,” ujar Jakobus, saat jumpa pers bersama kelompok pemuda yang tergabung dalam Dewat Adat Keerom, Selasa (30/7/2024) kemarin.
“Itu namanya orang bodoh, kalau tidak menggunakan haknya untuk ikut Pilkada, karena dengan menentukan pilihan maka ikut serta memajukan masyarakat Papua,” katanya.
Untuk itu, ia mengajak semua pihak memanfaatkan momen Pilkada di Papua untuk menjemput kesejahteraan bersama.
Ia menganalogikan, sebuah jembatan harus dipersiapkan agar anak/cucu atau generasi Papua berikutnya tidak lagi bersusah payah berenang menyeberangi lautan.
“Sebagai tokoh adat, saya meminta kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab,” tutupnya.
“Saya menegaskan bahwa provokasi menolak Pilkada merupakan aksi sepihak yang dilakukan demi kepentingan pribadi, padahal yang saat ini dibutuhkan adalah upaya nyata untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Pihak-pihak yang menolak Pilkada Papua 2024 adalah kelompok yang tidak berkontribusi dalam pemajuan kehidupan.
“Mereka adalah penghambat bagi kemajuan Papua. Padahal ketika kemajuan itu terjadi, kelompok-kelompok tersebut juga akan ikut menikmatinya,” ujarnya.
“Jadi saya selaku tokoh adat bersama pemuda meminta kepada kelompok atau pihak yang mengancam memboikot Pilkada ini agar hentikan provokasi yang merugikan orang lain dan masa depan generasi Papua yang akan datang,” tegasnya. **
