Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, resmi ditutup Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH di Hotel Suni Abepura, Jumat (24/3/2023).
Kondomo menyampaikan pesan kepada peserta rakor, agar ilmu yang diperoleh selama kegiatan dapat diimplementasikan di wilayah kerja masing-masing, baik di tingkat provinsi atau pun kabupaten.
“Kegiatan ini tidak sia-sia, ada manfaatnya yang sangat luar biasa sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dengan benar,” ujar Kondomi.
Menurutnya, rakor sosialisasi regulasi keuangan daerah tersebut dari 4 DOB, baru Provinsi Papua Pegunungan yang melaksanakan pertama kali, karena 3 daerah DOB lainnya belum mengadakan kegiatan serupa.
“Kegiatan ini sangat positif. Mudah-mudahan 3 atau 6 bulan ke depan, Pemprov Papua Pegunungan bisa kembali mengadakan kegiatan serupa, sebab arahan dari rakor ini memudahkan untuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan khususnya pengelolaan keuangan,” tuturnya.
Rakor Rakor) dan Sosialisasi Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan juga diharapkan dapat mengedukasi pemda di 8 kabupaten dalam pengelolaan keuangan daerah tepat sasaran dan bermanfaat bagi pelayanan publik untuk masyarakat.
Sementara itu, Pj Sekda Papua Pegunungan, Dr Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan para peserta telah mendapat pencerahan dari narasumber dalam mendorong percepatan realisasi APBD.
“Diharapkan setiap OPD menindaklanjuti dengan menetapkan dan mengajukan dokumen pelaksanaan anggaran, sehingga segera melakukan proses lelang LKPP, di mana sudah diberikan akun setiap OPD untuk memasukan ke sistem paket pekerjaan yang selanjutnya untuk diumumkan dalam rencana umum pengadaan barang dan jasa di Provinsi Papua Pegunungan,” jelasnya.
Sekda menjelaskan pemerintah mendorong proses ini secara efektif dan transparan, sehingga rekan-rekan yang ditetapkan itu betul-betul mempunyai kemampuan, untuk melakukan barang dan jasa sesuai kebutuhan masing-masing OPD.
“Kami sudah memberikan penekanan langkah strategis di dalam mendorong realisasi percepatan anggaran,” katanya.
Turut hadir sejumlah narasumber, di antaranya, Wamendagri John Wempi Wetipo, SH, MH, Sekretaris Jenderal Kemendagri Dr H. Suhajar Diantoro, MSi, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Drs Agus Fatoni, MSi, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, SH, MH dan Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Sumule Tumbo, SE, MM, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tri Wibowo Aji, Direktur BPBD Papua, Isak Samuel Wopari dan Kepala Kantor BKN Wilayah IX Provinsi Papua Sabar Parlindungan Sormin, SKom, MMSi. **
