Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA— Sebanyak delapan koli atau sekitar 14.680 paket vaksin Covid-19 tahap pertama tiba di Jayapura, Senin (04/01/2021) pukul 12.00 WIT. Kedatangan vaksin Covid-19 diterima langsung Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Roby Kayame, didampingi Staf di Gudang Imunisasi RSUD Dok II, Jayapura.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Papua dr. Aron Rumainum, ketika dikonfirmasi mengatakan, vaksin Covid-19 tiba di Jayapura, setelah dikirim dari Bio Farma Bandung (Jabar) menggunakan penerbangan Garuda Jakarta – Jayapura, dengan pengawalan ekstra ketat anggota Brimob, Polri.
Dikatakan pihaknya memperkirakan tahap pertama untuk vaksin 7.000 tenaga kesehatan dan dua kali suntik jadi dikali dua, sehingga jumlahnya 14.000 paket dengan cadangan 680 paket.
14.000 ini untuk 7.000 tenaga kesehatan, tapi hingga semalam baru terdaftar 3.000 orang, yang datanya lengkap, baik datanya dalam sistem informasi SDM Kesehatan maupun data pribadi Nomor WA, HP, NIK dan juga data riwayat kesehatan.
Untuk kota Jayapura sendiri, 280 orang sudah terdaftar, karena yang mengikuti atau divaksin tenaga kesehatan tahap pertama datanya harus masuk di sistem informasi satu pintu di vaksinasi Covid-19, sehingga setelah datanya masuk yang bersangkutan harus dberitakan lewat SMS akan dilakukan vaksinasi tempatnya dimana dan kapan.
Selain dari kota Jayapura 3.000 tenaga kesehatan ini hampir semua kabupaten sudah mengisi. Sedang yang belum menyampaikan yakni kabupaten Lani Jaya dan Puncak Jaya, yang kemungkinan karena gangguan signal. Pasalnya, untuk sistem pengisian data harus menggunakan aplikasi internet, yakni sistem informasi SDM Kesehatan.
Dari semua data Nakes yang masuk ke pihaknya, kata dr Aron, Sarmi paling terbesar dibandingkan dengan Keerom dan kabupaten Jayapura.
“Sarmi hingga kini terbesar, karena hampir 600 orang sudah terdaftar di SDMK. Tapi syarat kedua fasilitas kesehatan yang bisa melakukan vaksinasi itu fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar di Aplikasi P-Care BPJS. Nah sampai dua hari lalu saya baru dapat informasi masih nol,” ucapnya.
Direncanakan, Rabu (6/1/2021) pihaknya akan menggelar rapat bersama seluruh stakeholder kesehatan, baik dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota BPJS, KKP maupun dari rumah sakit milik pemerintah, TNI/Polri dan juga rumah sakit mitra untuk membahas hal ini.
“Kami ingin mencari tahu, kendalanya dimana. Kenapa di data base nasional. Fasilitas pelayanan kesehatan belum masuk di dalam Aplikasi P-Care. Padahal itu salah satu syarat untuk melakukan vaksinasi. Jika dua syarat itu lengkap yang bisa melakukan vaksinasi adalah petugas yang sudah dilatih,” ungkapnya.
Rencananya pelatihan untuk Training of Trainer (ToT) baru akan dilakukan pada 5-8 Januari dan 9-13 Januari 2021.
“Setelah itu, kami belum bisa lakukan vaksinasi, karena kami masih harus menunggu pengumuman dari pusat, kapan boleh mulai vaksinasi yang 7000 ini di distribusikan ke kabupaten/kota,” terangnya.
Dijelaskannya, saat ini pusat masih menunggu (Emergency Use Authorization/EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dan juga fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Ketika itu sudah jadi dan Presiden Jokowi yang divaksin pertama live streaming. Baru kita yang dari provinsi, kabupaten dan kota menyusul,” tukasnya.**
