Oleh : Makawaru da Cunha I
PAPUAInside.com, ILAGA—Bupati Puncak Papua Willem Wandik, SE, MSi, dampak dari pendemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, maka transfer dana dari pusat mengalami pemotongan sebesar 35 persen, bukan saja di Kabupaten Puncak, namun terjadi secara nasional. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap penerimaan APBD Puncak, baik DAK, DAU, sehingga sejumlah kegiatan terpaksa dibatalkan.
Demikian disampaikan Bupati Puncak saat sidang rancangan perubahan APBD kabupaten Puncak Papua, masa sidang pertama tahun anggaran 2020 di ruang sidang DPRD kabupaten Puncak, Selasa (29/09/2020).
Setelah melakukan pembahasan hampir tiga hari, akhirnya sidang tersebut ditutup pada Jumat (02/10/2020) kemarin, dipimpin Wakil Ketua DPRD Puncak Manasse Wandik, dihadiri Wakil Bupati Papua Pelinus Balinal.
“Jangankan kabupaten Puncak, Jakarta saja terpotong APBD sampai tinggal 47 persen, karena pajak tidak jalan, apalagi kita di Puncak hanya berharap ke Jakarta. Jadi dampak dari Covid-19 akhirnya APBD kita juga terpotong 35 persen, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran di pos anggaran harus disesuaikan. Ini bukan kita di kabupaten Puncak saja, namun seluruh nasional, terpaksa beberapa kegiatan kita batalkan untuk memenuhi pemotongan 35 persen tersebut,” ungkap Bupati.
“Sehingga banyak kegiatan yang kita sudah masukan saat pembahasan sidang APBD Induk 2020 pada bulan November 2019 lalu, terpaksa tidak jalan, terutama kegiatan-kegiatan fisik yang kita anggap tidak terlalu penting kita mengambil inisiatif untuk dihilangkan,” terangnya.
Hal yang kedua, yang dijelaskan Bupati kepada DPRD dalam sidang tersebut, terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat Puncak, bahkan sempat menuai demo dari masyarakat dan oknum ASN di kabupaten Puncak, dimana ada kesan uang yang dipotong dari 35 persen APBD kabupaten Puncak tahun 2020, untuk kepentingan pembiayaan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 kabupaten Puncak, kata Bupati Wandik, semua anggapan tersebut sangat keliru besar, karena dana yang disiapkan hanya sedikit saja, untuk membantu tim gugus tugas penanganan Covid-19 di kabupaten Puncak, untuk mempersiapkan fasilitas guna penanganan dan pencegahan Covid-19 masuk di kabupaten Puncak, terutama di pintu-pintu masuk penerbangan di Ilaga, Distrik Beoga, Distrik Sinak, dan Doufo, serta kerjasama dengan Pemkab Mimika, jika ada warga Puncak yang terkena Covid-19, maka penanganan bisa dilakukan di kabupaten Mimika.
“Kita di Puncak ini zona hijau, jadi kita mau keluarkan uang besar kan tidak mungkin tidak ada pasien Covid-19 di sini, yang sebenarnya adalah kita siapkan uang sedikit saja, kami pakai untuk tim Covid-19, untuk beli alat penyemprotan, tempat cuci tangan untuk dibagi ke sekolah, gereja, kantor, masker, dan disinfektan, hand sanitizer, termasuk biaya sosialisasi ke masyarakat, dan beli beras untuk bantu mahasiswa dan warga Puncak. Jadi tidak benar uang pemotongan 35 persen dari APBD kita pakai biaya tim Covid-19,” jelasnya.
“Termasuk kita dibantu dari pemerintah provinsi Papua sebesar Rp 2 miliar, kita pakai datangkan mobil ambulance untuk penanganan Covid-19 di Puncak, bukti semua jelas, nanti jika DPRD kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ke tim anggaran kita,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Puncak Menase Wandik menambahkan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung langkah dari pemerintah kabupaten Puncak Papua, untuk mencegah penyebaran Covid-19 di kabupaten Puncak, terutama membatasi ruang gerak dari masyarakat ke Ilaga, guna mencegah Covid-19 masuk ke Ilaga, serta program pembangunan di kabupaten Puncak, terutama pembangunan fisik, meski dirinya mengakui di tahun 2020 ini terjadi pemotongan 35 persen APBD Puncak.
“Kita berharap agar pembangunan dalam kota perlu ditingkatkan, jalan diaspal, sehingga wajah kota Ilaga terlihat,” ungkapnya.
DPRD Puncak Papua juga menyoroti terkait dengan masih tingginya, angka penjualan togel (kupon putih) dan pemasok minuman keras (miras) ke Puncak, sehingga DPRD berharap kepada aparat Kepolisian dan TNI, termasuk Satpol PP untuk segera melakukan penertiban terhadap penjualan togel di kabupaten Puncak.
“Dampak dari penjualan togel, warga Puncak lupa kebun, budaya kerja keras hilang, bahkan mereka bisa jual apa saja, hanya untuk beli togel. Ini yang kami minta untuk ditertibkan Satpol PP, apalagi kabupaten Puncak ini tanah Injil,” tegasnya. (Diskominfo Puncak)
