Oleh: Faisal Narwawan I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih Republik Indonesia (DPP BMP RI) kembali menegaskan sikapnya menolak segala bentuk kekerasan bersenjata di Tanah Papua.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya Nicholas F. Goselin, seorang pilot asing, dalam peristiwa penembakan yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, beberapa waktu lalu.
Ketua DPP BMP RI, Max Abner Ohee, mengatakan peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut hilangnya nyawa manusia. BMP RI menyampaikan duka cita kepada korban sekaligus mendorong agar kasus tersebut diungkap secara menyeluruh berdasarkan hukum dan bukti yang ada.
“Kami menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nicholas F. Goselin. Apa pun latar belakang dan motifnya, tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tidak dapat dibenarkan. Kasus ini harus diusut secara tuntas dan pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Max Abner Ohee dalam pernyataannya di Jayapura, Jumat (28/8/2026).
Menurut Max, peristiwa penembakan tersebut dalam berbagai pemberitaan dan pernyataan terkait dikaitkan dengan kelompok bersenjata yang disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo. Namun demikian, ia menekankan pentingnya proses penyelidikan yang profesional untuk memastikan fakta dan pihak yang bertanggung jawab.
“Kami menyerahkan proses pengungkapan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat mengambil kesimpulan sendiri sebelum seluruh fakta dan bukti terungkap. Yang terpenting adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum,” ujarnya.
BMP RI menilai masyarakat Papua tidak boleh terus menjadi korban akibat konflik dan kekerasan bersenjata. Menurutnya, berbagai persoalan yang terjadi di Papua semestinya diselesaikan melalui dialog, mekanisme hukum dan jalur konstitusional, bukan dengan menggunakan senjata.
“Kekerasan bersenjata bukan solusi bagi persoalan Papua. Jangan sampai masyarakat sipil terus menjadi korban. Setiap perbedaan pandangan harus disampaikan melalui cara-cara damai dan konstitusional, bukan dengan mengorbankan nyawa manusia,” kata Max.
Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi terkait peristiwa tersebut. Masyarakat diminta memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan.
“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Berikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti,” katanya.
Lebih lanjut, BMP RI mendukung langkah aparat keamanan dalam menjaga situasi kamtibmas di Yahukimo dan wilayah Papua secara umum. Menurut Max, penanganan kasus tidak hanya bertujuan mengungkap pelaku, tetapi juga mencegah terjadinya aksi kekerasan serupa di kemudian hari.
“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi pada saat yang sama keamanan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Kita tidak ingin peristiwa seperti ini kembali terjadi dan menimbulkan korban berikutnya,” ucapnya.
Max juga mengajak seluruh elemen masyarakat Papua untuk bersama-sama menjaga perdamaian. Tokoh agama, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, pemerintah serta seluruh komponen masyarakat dinilai memiliki peran penting dalam mencegah berkembangnya konflik dan provokasi.
“Papua membutuhkan kedamaian dan rasa aman. Karena itu, mari kita bersama-sama menjaga persatuan, menolak kekerasan dan tidak memberikan ruang bagi tindakan yang dapat merusak kehidupan masyarakat. Bersatu menjaga Indonesia yang aman dan damai,” pungkas Max Abner Ohee.
BMP RI menegaskan kembali bahwa penolakan terhadap kekerasan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kehidupan masyarakat Papua dan menciptakan kondisi Tanah Papua yang aman, damai serta kondusif. **
