Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Internet tersedia, perangkat digital semakin mudah ditemukan, tetapi itu belum otomatis membuat masyarakat mampu memanfaatkan teknologi. Di Kabupaten Jayapura, kesenjangan digital juga menyangkut kemampuan menggunakan teknologi secara aman, produktif, dan sesuai kebutuhan.
Persoalan itulah yang coba dijawab melalui Skills for Inclusive Digital Participation (SIDP). Program yang didukung British Council melalui Digital Access Programme (DAP) tersebut menyasar kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya memperoleh manfaat dari perkembangan teknologi digital, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Pada 2026, SIDP dilaksanakan di tiga wilayah di Indonesia, yakni Kabupaten Jayapura, Papua; Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur; dan Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Di Kabupaten Jayapura, pelatihan dibawa hingga ke tingkat kampung. Peserta tidak hanya diajarkan mengoperasikan komputer dan mengakses internet, tetapi juga memahami keamanan data, informasi digital, aksesibilitas, media sosial, hingga pemanfaatan teknologi untuk kegiatan ekonomi.
Tantangan tersebut tergambar dalam Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
Nilai IMDI secara nasional berada pada angka 44,53 dari skala 1–100. Papua mencatat 37,26, lebih rendah dibandingkan Jawa Timur 49,17 dan Nusa Tenggara Barat 44,87.
Di Kabupaten Jayapura, nilai IMDI tercatat 39,60. Pilar Infrastruktur dan Ekosistem berada pada 49,63, Keterampilan Digital 47,12, Pemberdayaan 24,08, dan Pekerjaan 40,67.
Angka Pemberdayaan yang hanya 24,08 menjadi salah satu gambaran penting. Persoalan digital tidak berhenti pada kemampuan tersambung ke internet. Tantangannya adalah bagaimana akses dan keterampilan tersebut benar-benar berubah menjadi kemampuan belajar, bekerja, membangun usaha, memperoleh informasi, dan membuka peluang ekonomi.
Gambaran itu terlihat dalam pelaksanaan SIDP di lapangan pada Rabu (2/9/2026), pelatihan tingkat menengah berlangsung di Kantor BUMMA PT Yombe Namblong Nggua, Kampung Nimbokrang Sari, Distrik Nimbokrang.
Pesertanya datang dari latar belakang berbeda, mulai dari pengelola BUMMA PT Yombe Namblong Nggua, perempuan melalui kelompok PKK, pemuda, hingga penyandang disabilitas.
Kesenjangan Digital Tidak Sama bagi Semua Orang
Head of Education British Council Indonesia, Muhaimin Syamsuddin mengatakan kesenjangan digital tidak dapat dilihat hanya dari tersedia atau tidaknya infrastruktur.
“Dunia digital ini tidak bisa kita hindari. Tingkatannya memang berbeda-beda, tergantung infrastrukturnya. Tetapi, dampaknya sudah masuk ke banyak aspek kehidupan,” kata Muhaimin, didampingi SIDP Project Manager British Council Indonesia, Emma Yunita dan Founder Yayasan Samasama Tanah Papua Sherlly Maria sebagai moderator dan wartawan Makawaru da Cunha dalam perbincangan melalui Zoom, Kamis (3/9/2026).
Menurut dia, kebutuhan setiap kelompok juga berbeda. Perempuan dapat menghadapi keterbatasan waktu, penyandang disabilitas menghadapi persoalan aksesibilitas, sedangkan anak muda membutuhkan pemahaman mengenai keamanan dan risiko di ruang digital.
“Anak muda mungkin sudah memiliki keterampilan digital, tetapi mereka juga perlu memahami bagaimana menggunakan ruang digital dengan aman karena ada berbagai risiko di dalamnya,” ujarnya.
Karena itu, pemilihan lokasi program tidak hanya mempertimbangkan angka kesenjangan digital, tetapi juga kesiapan mitra lokal yang akan menjalankan dan melanjutkan pembelajaran di masyarakat.
“Kita tidak hanya melihat angkanya, tetapi juga melihat apakah ada mitra lokal yang bisa menjalankan program tersebut,” kata Muhaimin.
Pendekatan itu memberi ruang kepada mitra lokal untuk menyesuaikan materi dan metode pelatihan dengan kondisi masyarakat di setiap lokasi.
Dari Angka ke Pengalaman Warga
Emma Yunita menjelaskan, SIDP merupakan salah satu inisiatif dalam Digital Access Programme (DAP) yang didukung British Council dan didanai Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Pemerintah Inggris.
Di Kabupaten Jayapura, program diarahkan untuk memperkuat keterampilan digital masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok penerima manfaat.
Literasi digital dalam program ini tidak sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat. Peserta juga diperkenalkan pada penggunaan teknologi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab.
Para Community Learning Trainers (CLT) pun mendapat pembelajaran agar dapat mendampingi masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh di ruang pelatihan diharapkan tidak berhenti ketika sesi pelatihan berakhir.
Pengalaman peserta menunjukkan masih adanya kesenjangan pada keterampilan paling dasar.
Seorang peserta dari Abar mengaku sebelumnya belum pernah menggunakan komputer. Setelah mendapat pendampingan, ia mulai berani mencoba.
“Ternyata tidak sulit,” ujarnya.
Di Genyem Kota, peserta lain mulai mengenal fitur aksesibilitas pada perangkat digital. Pengetahuan itu kemudian mendorong keinginan untuk membagikannya kepada keluarga dan teman-teman penyandang disabilitas di lingkungan sekitar.
Pengalaman sederhana tersebut memperlihatkan bahwa bagi sebagian warga, langkah pertama menuju partisipasi digital bukanlah menguasai aplikasi yang rumit, melainkan berani menggunakan perangkat dan memahami manfaatnya.
Materi Menyesuaikan Kehidupan Kampung
Founder Yayasan Sama Sama Tanah Papua Sherlly Maria mengatakan pelaksanaan SIDP di Kabupaten Jayapura dimulai pada Maret 2026 dengan dukungan British Council dan koordinasi bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jayapura.
Program berlangsung hingga September 2026 dengan sasaran penguatan keterampilan digital masyarakat di tingkat kampung.
Kegiatan menjangkau sekitar 10 lokasi di delapan distrik. Untuk tingkat dasar, pelatihan berlangsung di Asei Besar, Hobong, Sereh, Abar, Sosiri, Genyem Kota, BUMMA PT Yombe Namblong Nggua/Nimbokrang, serta SP 1 Taja/Onganjaya Yapsi.
Adapun tingkat menengah dilaksanakan di Dondai, Sereh, Besum, dan BUMMA PT Yombe Namblong Nggua/Nimbokrang.
Wilayah pelaksanaan membentang dari kawasan Danau Sentani hingga Nimboran, Nimbokrang, Namblong, dan Yapsi.
Sekitar 350 orang mengikuti rangkaian program. Sebanyak 147 peserta berusia 17–30 tahun, 146 peserta berusia di atas 30 tahun, dan 11 peserta merupakan penyandang disabilitas.
Pada tingkat dasar, materi mencakup pengenalan perangkat dan internet, pembuatan serta pengamanan kata sandi, penggunaan browser, fitur aksesibilitas, cyber bullying, hoaks dan misinformasi, serta pemanfaatan media sosial untuk kegiatan ekonomi dan promosi usaha.
Pada tingkat intermediate, peserta mendapat materi pengelolaan informasi daring, pembuatan dokumen menggunakan aplikasi perkantoran, penyuntingan video, komunikasi daring, e-learning, bisnis daring, e-commerce, hingga pencarian pekerjaan.
Sejumlah perubahan mulai terlihat. Peserta yang sebelumnya ragu menggunakan komputer mulai berani mencoba. Sebagian memahami pentingnya keamanan kata sandi dan data pribadi. Peserta lainnya mulai melihat media sosial sebagai sarana promosi usaha dan kegiatan kampung.
“Perubahan tidak selalu dimulai dari keterampilan yang rumit. Bagi sebagian peserta, keberanian pertama untuk memegang mouse, mengetik di komputer atau membuat kata sandi yang lebih aman merupakan langkah awal menuju partisipasi digital,” kata Sherlly.
Ketika Listrik Padam, Pelatihan Tetap Berjalan
Menurut Sherlly, kondisi lapangan membuat pelatihan tidak dapat sepenuhnya mengikuti pola pembelajaran di ruang kelas perkotaan.
Keterbatasan perangkat membuat peserta harus bergantian menggunakan komputer. Ketika listrik padam, kegiatan dialihkan sementara menjadi diskusi, penjelasan lisan, dan penggunaan gambar. Praktik dilanjutkan setelah listrik kembali menyala.
Jadwal pelatihan pun disesuaikan dengan aktivitas dan kehidupan masyarakat. Sementara itu, perangkat pendukung yang digunakan selama pelatihan kemudian diserahkan kepada pemerintah kampung atau perwakilan setempat agar akses tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh komunitas setelah pelatihan berakhir.
Persoalan konektivitas juga dihadapi dengan cara berbeda sesuai kondisi setiap lokasi.
Di Genyem Kota dan SP 1 Taja, dukungan data seluler digunakan untuk menunjang kegiatan. Sementara di Abar, Asei Besar, Sosiri, dan Hobong digunakan perangkat Orbit beserta paket internet yang dapat dimanfaatkan bersama.
Perangkat pendukung kemudian diserahkan kepada pemerintah kampung atau perwakilan setempat agar akses tetap dapat dimanfaatkan komunitas setelah pelatihan berakhir.
Sebelum kegiatan berlangsung, tukas Sherlly, Yayasan Samasama Tanah Papua berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jayapura, terutama Diskominfo, serta PKK untuk memetakan kebutuhan masyarakat.
Di tingkat kampung, pelibatan dilakukan bersama pemerintah kampung, ondofolo atau tokoh adat, kelompok perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Tantangan Terbesar Ada Setelah Pelatihan
Bagi penyelenggara, persoalan tidak berhenti ketika peserta mampu mengikuti pelatihan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan tersebut tetap digunakan setelah program selesai.
Karena itu, peserta tetap terhubung melalui Grup WhatsApp pembelajaran digital. Ruang komunikasi tersebut menjadi tempat berbagi informasi, bertanya, dan mempertahankan hubungan dengan pendamping.
Inklusi penyandang disabilitas masih menjadi salah satu tantangan. Demikian pula keterbatasan perangkat, pasokan listrik, kualitas jaringan internet, serta penyesuaian jadwal dengan aktivitas warga.
Namun, berbagai kendala tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa penguatan literasi digital di kampung membutuhkan pendekatan yang berbeda.
Pelatihan tidak cukup hanya menghadirkan instruktur dan materi. Warga membutuhkan pendampingan, kesempatan mencoba, perangkat yang dapat digunakan, akses internet, serta ruang untuk terus belajar.
Program Berakhir 30 September
Rangkaian kegiatan SIDP di Kabupaten Jayapura berlangsung hingga September 2026 dan dijadwalkan berakhir pada 30 September 2026.
Berakhirnya program tidak berarti proses pembelajaran harus berhenti. Pengalaman selama pelaksanaan menjadi bahan bagi British Council dan Yayasan Samasama Tanah Papua untuk menyusun modul literasi digital berikutnya.
Modul tersebut direncanakan disesuaikan dengan kebutuhan yang ditemukan di lapangan, termasuk kebutuhan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, pelaku usaha, dan masyarakat kampung yang masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses maupun memanfaatkan teknologi digital.
Sebab, kesenjangan digital tidak selesai hanya dengan menghadirkan sinyal internet atau perangkat komputer.
Ukuran yang lebih penting adalah ketika warga mampu menggunakan teknologi untuk belajar, bekerja, membangun usaha, memperoleh informasi yang benar, menjaga keamanan data, dan membuka peluang ekonomi.
Di situlah pekerjaan literasi digital sebenarnya dimulai mengubah akses menjadi kemampuan, dan kemampuan menjadi keberdayaan. **
