Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Meski sempat menuai kericuhan, setelah adanya aksi protes dari masyarakat. Tapi akhirnya unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolikara definitif periode 2019-2024, diambil sumpah janji dan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena Yajid, SH, MH, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Tolikara di Suni Garden Lake & Resort, Sentani, Jayapura, Kamis (05/11/2020) pukul 02.00 WIT dini hari.
Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara periode 2019-2024 masing-masing A. Sonny Wanimbo, SIP sebagai Ketua DPRD Tolikara, Yohan Wanimbo sebagai Wakil Ketua I DPRD Tolikara dan Daud Payokwa, SH, MH sebagai Wakil Ketua II DPRD Tolikara.
Pelantikan unsur pimpinan DPRD Tolikara periode 2019-2024 dipimpin Ketua Sementara DPRD Tolikara Nuwen Wenda, didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Tolikara Lemas Wonda.
Ketua DPRD Tolikara Arsony Wanimbo mengatakan, proses pelantikan unsur pimpinan DPRD Tolikara definitif periode 2019-2024 mengalami penundaan selama delapan bulan, karena adanya dinamika politik.
“Secara manusia kecewa, tapi itu hal biasa dalam dinamika politik. Pada intinya bahwa kami tetap jadi mitra pemerintah. Kami anak negeri dan kami tetap bersatu kawal untuk suatu perubahan pembangunan di Tolikara kedepan,” katanya.
LKPJ Bupati
Dikatakan, pembangunan Tolikara telah berjalan selama delapan tahun sejak masa kepemimpinan Bupati Jhon Tabo, dilanjutkan Bupati Usman G Wanimbo saat ini.
“Jadi memang kami yang baru anak-anak muda yang baru pada prinsipnya bahwa pembangunan di suatu daerah itu ada perubahan dan tidak ada di pundak generasi muda,” terangnya.
Menurutnya, pihak ingin berkolaborasi dengan pihak eksekutif dan masyarakat mengawal dan mendorong pembangunan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di seluruh wilayah Tolikara.
“Kalau eksekutif dan legislatif jalan sendiri-sendiri juga berbahaya dalam arti kita korbankan pembangunan yang besar. Sehingga program apa pihak eksekutif, yakni Bupati, Wabup, Sekda, Bappeda dan SKPD ini harus kita jalan sama- sama supaya pembangunan yang tertinggal kita lanjutkan. Dan yang belum kita rencanakan,” jelasnya.
Oleh karena itu, sebutnya, pihaknya dalam kurun waktu sebulan kedepan atau bulan Desember 2020 merencanakan menggelar sidang Laporan Keterangan Pertanggungjawabab (LKPJ) Bupati Tolikara tahun anggaran 2019 dan sidang APBD Perubahan.
TNI/Polri Bantu Pengamanan
Terkait kericuhan, ungkapnya, pihaknya mengagendakan pengambilan sumpah janji unsur pimpinan DPRD Tolikara pada Rabu (04/11/2020) pukul 18.00 WIT. Tapi molor beberapa jam dan baru terlaksana pada Kamis (05/11/2020) pukul 02.00 WIT. Dikatakan, pihaknya memang tak menduga munculnya kericuhan, karena persoalan Tatib, Fraksi, Komisi dan alalat kelengkapan dewan sebenarnya kan sudah lewat.
“Memang dalam kehidupan pasti ada hambatan. Itu biasa ada. Tapi puji Tuhan kami sudah dilantik sebagai unsur pimpinan DPRD Tolikara,” ucapnya.
Sementara itu, Kapolres Jayapura AKBP Victor Dean Mackbon, SH., SIK, MH, MSi menuturkan, pihaknya bersama TNI telah malaksanakan pengamanan terkait rapat paripurna istimewa pengambilan sumpa dan janji unsur pimpinan DPRD Tolikara.
“Memang pada saat persiapan kegiatan ada sedikit permasalahan. Jadi ada kelompok masyarakat yang tak menginginkan adanya kegiatan pelantikan tersebut, dikarenakan masih ada gugatan- gugatan hukum di Pengadilan, yang diajukan oleh salah satu partai,” tuturnya.
Namun demikian, tambahnya, aparat bisa menetralisir keadaan da melakukan penebalan personil, sehingga tak terjadi benturan dan lain-lain.
Ia juga menghimbau kepada para pihak yang tak sepakat tak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan orang lain dan diri sendiri.
“Kita evakuasi salah satu kelompok yang memang tak mendukung kegiatan pelaksanaan sumpah unsur pimpinan DPRD Tolikara,” tukasnya.
Ia menuturkan, pihaknya menurunkan sebanyak 150 personil pengamanan dari TNI/Polri, agar pelaksanaan kegiatan dapat kembali berjalan sesuai agenda.**
