Presiden Instruksikan Pembangunan Rumah Warga Terdampak Rusuh di Wamena

Presiden Jokowi , Senin (28/10) meninjau bangunan yang terbakar saat rusuh di Wamena 23 September 2019 lalu. (foto: Humas Polda Papua)
banner 468x60

Oleh: Vina Rumbewas |

Papuainside.com, Wamena—Presiden saat berkunjung ke Wamena, Senin (28/10) menginstruksikan pembangunan 200 unit rumah warga serta 200 rumah yang terdampak rusuh segera dibangun dalam minggu ini.

banner 336x280

‘’Pembangunan 200 unit rumah warga terdampak rusuh Wamena 23 September lalu serta perbaikan kembali 200 unit rumah terdampak juga segera dilakukan perbaikan. Ini sesuai instruksi Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Wamena,’’ jelas Bupati Jayawijaya John Ricard Banua.

Selain menginstruksikan pembangunan rumah, juga berpesan agar aktifitas ekonomi dan pendidikan segera berjalan normal.

“Pesan presiden aktifitas ekonomi maupun pendidikan di Jayawijaya harus segera dipulihkan kembali,” kata Banua.

Lanjutnya, untuk pemulihan pendidikan pemda terus berupaya bahkan seminggu paska kejadian pihaknya meminta setiap sekolah diaktifkan kembali. Bangunan sekolah yang rusak dan terbakar juga telah dilakukan perbaikan dan pembangunan.

“Sebagai bupati saya sampaikan ada beberapa tempat yang juga ikut terbakar termasuk kampus YAPIS dan itu langsung ditanggapi presiden bahwa akan segera dibangun,” ungkapnya.

Sementara terkait pembangunan pasar dan rumah dirinya optimis waktu dua minggu yang diberikan presiden dapat dipenuhi karena pengerjaan dilakukan oleh zeni tempur (zipur) TNI bekerjasama dengan kementrian PUPR.

“Khusus Pasar dua minggu bisa selesai, perintah presiden pembangunan sekalian dengan ruko-ruko agar langsung dikerjakan dan kami juga mau agar pembangunan dilakukan bersamaan,” pungkasnya.

Untuk pembangunan kembali perkantoran di lingkungan Kantor Bupati Jayawijaya yang terdampak pada rusuh Wamena 23 September lalu, Bupati Jayawijaya telah berkoordinasi dengan Kementrian PUPR untuk dilakukan sharing dana dalam pembangunan kembali area tersebut.

“Kami sudah minta ke kementrian PUPR supaya kita lakukan sharing dana untuk membangun kantor bupati,” kata Banua.

Jika sebelumnya kementrian PUPR sempat menawarkan agar dilakukan rehab, menurut Banua hal tersebut sangat tidak efektif karena masih akan menimbulkan rasa trauma bagi para pegawai, selain itu Papua juga termasuk daerah rawan gempa sehingga sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan pegawai.

“Kantor bupati kami mau bangun baru, bukan direhap. Karena jika hanya direhab masih akan memberikan trauma bagi pegawai kita,” bebernya.

Pembangunan kantor bupati baru akan dilakukan di lokasi yang sama, hanya saja kemungkinan desain bangunannya akan jauh berbeda dari bangunan sebelumnya, direncanakan akan dibangun tiga lantai.

“Kita akan lihat lagi karena tugu salib sudah tinggi disebelahnya juga ada gedung otonom, sehingga kami akan melihat bagaimana membangun kantor baru dua atau tiga lantai,” pungkasnya. **

banner 336x280