Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2023, dengan Aplikasi Financial Management Information System (FIMS).
Bimtek ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekda Provinsi Papua Tengah, Sumule Tumbo, SE, MSi, Kamis (13/7/2023).
Bimtek ini kemudian ditutup Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Papua Pegunungan Elai Giban, SE, MM di Aston Hotel, Jayapura, Sabtu (15/7/2023).
Diketahui, FIMS adalah aplikasi berbasis web, yang dikembangkan BPKP sejak tahun 2022, untuk memfasilitasi pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan akuntabilitas kinerja.
Bimtek ini diikuti 92 orang ASN bagian bendahara hingga bendahara pembantu OPD di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan.
Elai Giban mengatakan Pemprov Papua Pegunungan baru pertama kali melaksanakan aplikasi FIMS di tahun anggaran 2023.
Kegiatan bimtek penatausahaan keuangan daerah ini sangat bermanfaat dan penting, untuk ASN, khususnya di Pemprov Papua Pegunungan.
“Saat ini kita tak bisa melaksanakan tugas sewenang-wenangnya,” ujar Elai.
Oleh karena itu, ia berharap beberapa materi yang diberikan, baik penatausahaan pengelolaan keuangan dan juga pelaporan pertanggungjawaban ini betul-betul dipahami seluruh peserta, sehingga ketika kembali ke unit kerja masing-masing bisa mempertanggungjawabkan pengelolan keuangan itu dengan baik di akhir tahun APBD.
Dan seketika BPK masuk audit, para bendahara sudah siap mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah, karena dari awal Pemprov Papua Pegunungan sebagai provinsi baru sudah meletakan dasar, baik pembangunan dan juga realisasi keuangan daerah, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat di 8 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan.
“Kita semua tahu kondisi geografis yang agak sulit kemudian gangguan jaringan internet, yang kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Kami tak tuntut dengan tantangan itu, tapi kami sebagai DOB yang baru dan provinsi yang baru kami betul-betul fight dan kerjasama tim untuk penatausahaan pengelolan keuangan daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Korwas APD BPKP Provinsi Papua Budiarto mengatakan pihaknya mengapresiasi penyerapan OPD di Pemprov Papua Pegunungan, yang sudah baik sekitar 70 sampai 80 persen.
Dikatakan para PPK, kasubag keuangan, bendahara pengeluaran rata-rata mereka bukan orang baru, meskipun provinsinya baru. Tapi mereka kan dari beberapa OPD yang sudah lama kemudian bergabung di Pemprov Papua Pegunungan, sehingga mereka sangat familiar dengan aplikasi FIMS, dan terbukti mereka sudah lancar membuat dan mengimput SPT, SPN dan SP2D.
“Secara aturan sudah baik, tinggal nanti implementasinya saja dan memang harapan kita seluruh transaksi keuangan di semester I ini sudah terinput,” jelasnya.
Menurutnya, pihaknya membuat aplikasi FIMS untuk membantu supaya OPD-OPD di Pemprov Papua Pegunungan bisa melaksanakan penataan keuangan daerah dengan transparan dan akuntabel. **
