Oleh: Faisal Narwawan|
PAPUAinside.com, JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Puncak menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang) tingkat kabupaten. Agenda tersebut digelar untuk penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun anggaran 2022.
Ada beberapa hal yang menjadi usulan prioritas dalam Musrenbang Kabupaten Puncak yang digelar, sejak Rabu (14/4/2021) itu. Kepala Bappeda Melianus Hagabal membeberkan, sejumlah usulan diberbagai bidang itu berfokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung.
Hal itu dianggap penting demi mewujudkan Kabupaten Puncak yang jauh dari ketinggalan, kemiskinan dan isolasi daerah di 2022 mendatang.
“Fokus kita untuk tahun 2022 adalah pembangunan infrastruktur yaitu jalan, kelistrikan, air bersih dan perumahan rakyat, Itu prioritas di 2022 mendatang,” ungkap Hagabal saat diwawancarai, Rabu (14/04/2021).
Selain berfokus pada infrastruktur, Musrenbang tingkat kabupaten itu juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung dengan cara meningkatkan atau memperdayakan ekonomi masyarakat di tingkat kampung.
“Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat kampung dan semua perencanaan berbasis pada masyarakat lokal, artinya semua usulan dari Kampung kita betul-betul akomodir agar program ini menjadi prioritas di 2022,” jelasnya lagi.
Selain itu, Hagabal menyebutkan sejumlah wilayah yang juga menjadi fokus pembangunan dan peningkatan kebersihan kota, yakni di Ilaga, Gome, Omukia, Ilaga utara dan Gome Utara.
“Peningkatan kota ini jadi kota yang bersih, bagus setelah itu baru kita ke distrik. Itu fokus kita,” lanjutnya lagi.
Ia pun meminta dukungan Pemerintah Provinsi Papua juga pusat agar usulan yang disampaikan tersebut dapat terakomodir. Menurutnya pengawalan sejumlah usulan hingga ke tingkat pusat perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua.
Kabupaten Puncak disampaikan Hagabal adalah daerah yang tingkat kesulitannya luar biasa. Untuk itu, ia mengharapkan adanya dukungan biaya baik bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Otsus agar rencana tersebut dapat terealisasi.
“Saya optimis kalau usulan kami terakomodir kita bisa keluar dari ketinggalan, dari kemiskinan, dari isolasi daerah seperti yang saya sampaikan tadi,” ungkapnya lagi.
Musrenbang 2021 itu disebutkannya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, mengingat saat ini system perencanaan pembangunan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Yang mana, semua pegimputan sudah berbasis online. **
