Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, bertatap muka dengan ondoafi dan masyarakat di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/4/2026), untuk memastikan dukungan pembangunan sektor perikanan.
Ia menegaskan pembangunan dilakukan tanpa mengambil alih hak tanah masyarakat.
“Pemerintah tidak memiliki hak untuk tanah itu, kami cuma buka. Tetap tanah itu menjadi hak milik masyarakat,” kata Fakhiri.
Ia mengapresiasi keterbukaan ondoafi dan masyarakat yang menerima pembangunan tanpa meninggalkan nilai adat.
“Kami bersyukur masyarakat dan ondoafi punya pemikiran untuk menerima pembangunan bagi masyarakatnya,” ujarnya.
Fakhiri menyebut Depapre telah ditetapkan sebagai distrik berbasis perikanan, dengan program pembangunan dermaga kampung, jembatan ke laut, hingga kampung nelayan.
“Depapre akan menjadi pusat perikanan Provinsi Papua. Kami akan bangun fasilitas, termasuk pabrik pengalengan ikan,” katanya.
Pemerintah juga menyiapkan kapal tangkap dan pendampingan teknis bagi nelayan.
“Tidak perlu semua jadi pegawai negeri. Laut kita luas, cari ikan, pemerintah akan bantu beli hasil tangkapan,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan pemerintah tidak membeli tanah dalam proyek pembangunan.
“Kalau saya beli, nanti kalian tidak punya hak lagi. Kami hanya masuk dengan program, manfaatnya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Fakhiri berharap masyarakat menjaga dan mengawasi pembangunan serta memastikan dialog terus berjalan.
“Saya tidak akan capek bertemu masyarakat demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Pemprov Papua menargetkan Depapre menjadi sentra ekonomi kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. **
