Oleh: Nethy DS |
Papuainside.com, Jayapura— Gubernur Papua Lukas Enembe mengisyaratkan perombakan total kabinetnya, bersamaan dengan rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 51 OPD menjadi 35 OPD.
Perombakan ini menurut Gubernur Enembe, karena sejak periode pertama kepemimpinannya sebagian besar pimpinan OPD lebih banyak bekerja diluar aturan dan terindikasi menyelewengkan APBD.
Saat ini kata Gubernur Enembe, pihaknya tengah melakukan konsultasi ke Kemen Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mempersiapkan seleksi perampingan pimpinan OPD.
“Walaupun mereka akan berkompetisi didalam seleksi pimpinan OPD, tak semua bisa lolos. Saya hanya akan memakai pimpinan OPD yang tak hanya memenuhi syarat, tapi orang yang loyal, taat dan mau bekerja dengan hati,” tegas Gubernur di Jayapura, Jumat (16/8).
Gubernur menegaskan, pimpinan OPD yang mengelola APBD cenderung memecah-mecah anggaran, supaya bisa swakelola. Seperti laporan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bahwa APBD Provinsi Papua sebanyak Rp 14 Trliun dan Rp 7 triliun ternyata dikelola swakelola seluruh OPD.
“Ini kejahatan luar biasa dilakukan semua pimpinan OPD. Mereka sengaja bagi- bagi proyek senilai Rp 100 atau Rp 200 Miliar sebagai swakelola atau Penunjukan Langsung (PL), akhirnya dana Rp 7 triliun itu lebih banyak hilang,” jelasnya.
Karena itu, terang Gubernur, ia akan mencari orang dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, yang betul–betul mampu menyusun perencanaan yang mantap.
“Ini kemarin perencanaannya itu kan sepotong- sepotong. Jadi anggarannya kecil- kecil saja, walaupun kita aktif bangun tapi tak kelihatan. Besok ini harus susun perencanaan yang panjang,” tuturnya. **
