Doa Bersama dan Deklarasi Damai di Kota Jayapura

Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano dan Kapolres Kota Jayapura AKBP Gustav R Urbinas menyaksikan penandatanganan deklarsi kesepakatan. (foto: Faisal Narwawan)

Oleh: Faisal Narwawan|

Papuainside.com, Jayapura – Dalam rangka pemulihan dan stabilitas daerah pasca demo anarkis di Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura bersama Polres Jayapura Kota menggelar doa dan deklarasi kesepakatan bersama seluruh elemen masyarakat di Kota Jayapura.

Acara berlangsung di Lapangan Bola Lantamal X Jayapura, Kamis (19/9/2019) sore.

Ribuan masyarakat dan perwakilan tokoh adat serta pimpinan forkopimda juga ikut terlibat dalam deklarasi damai tersebut.

Walikota Jayapura Benhur Tomi Mano dalam sambutannya menegaskan Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua yang harus dijaga perdamaiannya.

Karena itu sangat penting menjaga perdamaian dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.

“Kegiatan hari ini bukan langsung dilakukan serta merta, tapi sudah ada koordinasi, sosialisasi hingga ke akar rumput sehingga personil keamanan yang ada di Kota Jayapura ini juga tetap berada di sini hingga kondusif,” ujar BTM.

Ketua-ketua paguyuban kepala-kepala suku berdiri bersama Wali KOta Jayapura Benhur Tomi Mano membacakan deklarasi kesepakatan damai (foto: Faisal Narwawan)

BTM mengklaim, hingga kini pendidikan, perekonomian  di Kota Jayapura sudah kembali normal.

Untuk memberikan rasa aman yang lebih nyata, kepada aparat keamanan, BTM meminta agar  ada pengamanan khusus di Kota Jayapura dan patut dimaksimalkan.

“Kepada bapak Kapolda, Pangdam ini miniatur Indonesia, wajahnya Indonesia, harus beri perhatian khusus,  harus ada pengamanan khusus, kepada rakyat saya di Kota Jayapura ini,” ungkap BTM.

Dalam pernyataannya Walikota BTM juga berpesan untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan tingkatkan kerukunan serta toleransi walau berbeda-beda.

“Sesuai motto Kota Jayapura, kita semua satu hati untuk membangun kota untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Presiden RI yang sudah mengucurkan dana melalui Kemensos dan kami akan salurkan,” tandasnya.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav R. Urbinas kepada wartawan mengatakan, Polri dan TNI tetap melakukan pengamanan hingga keadaan benar-benar kondusif.

Wakapolda Papua Irjen Pol Y Marzuki (kiri) Wali KOta Jayapura Benhur Tomi Mano (tengah) dan Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Irham Waroihan saat berlangsung deklarasi damai Kota Jayapura. (foto: Humas Polda Papua)

“Di lima distrik ini semua ada pengamanan dari kami dengan pola pengamanan skala besar sedang hingga razia selektif dalam rangka memberikan rasa aman, termasuk menjaga kemungkinan adanya kelompok atau oknum yang ingin membuat kota tidak aman,” tambah Gustav Urbinas.

Pihaknya tetap mengimbau agar warga ikut menjaga keamanan di lingkungan masing-masing melalui fungsi siskamling.

“Dengan keadaan seperti ini seharusnya warga lebih terdorong untuk menjaga lingkungan sekitar dalam bentuk yang wajar,” ungkapnya.

Dalam prinsip pelaksanaan tugas petugas kepolisian, kata Kapolres Jayapura Kota, tetap harus mengedepankan fungsi humanis.

“Bila ada pelayanan yang kurang pas silahkan koreksi kepada kapolres dan kapolda sehingga bisa diberikan koreksi langsung sehingga pelayan kepolisian lebih baik,” tegasnya lagi.

Dalam deklarasi damai tersebut, Walikota Jayapura, Kapolres Jayapura Kota dan seluruh masyarakat kota melakukan penandatangan deklarasi kesepakatan bersama yang berisikan 5 pernyataan damai.

Sebelumnya, pernyataan tersebut dibacakan secara serentak bersama seluruh elemen masyarakat yang hadir.

Adapun bunyi pernyataan tersebut yakni,

  1. Sepakat untuk menjaga Kota Jayapura yang aman dan kondusif.
  2. Sepakat untuk mengajak dan meminta warga masyarakat untuk membangun harmonisasi hubungan antar warga masyarakat, antar suku dan agama di Kota Jayapura.
  3. Sepakat untuk tidak terprovokasi dengan situasi dan perkembangan atas berbagai peristiwa yang terjadi dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.
  4. Sepakat bahwa siapapun yang datang dan tinggal di Kota Jayapura harus menghormati dan menghargai tatanan adat Masyarakat adat Port Numbay.
  5. Meminta aparat keamanan untuk memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dan penegakan hukum.

Hadir dalam kegiatan tersebut kepala-kepala suku di Papua, ketua paguyuban dan ketua kerukunan  di Papua, tokoh masyarakat, adat, pemuda, perempuan dan masyarakat umum di Kota Jayapura. **