Oleh: RF I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA–Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 517.928.770 kepada pengungsi internal di Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Dana tersebut berasal dari donasi sukarela penonton film Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita.
Dalam siaran pers tersebut dijelaskan, sejak awal penyelenggaraan nonton bareng, dana tiket sukarela memang diperuntukkan sebagai bentuk solidaritas bagi warga yang mengungsi akibat konflik di sejumlah wilayah di Papua. Pengungsi yang menjadi sasaran bantuan berasal dari daerah yang terdampak konflik di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, khususnya Kabupaten Maybrat.
Dengan mempertimbangkan akses distribusi bantuan, tim kolaborasi film bersama Sinode Gereja Kingmi menetapkan sejumlah titik penyaluran. Bantuan berupa bahan kebutuhan pokok dan uang tunai kemudian disalurkan pada pertengahan Juni 2026.
Pengungsi asal Kabupaten Nduga di Ilekma, Kabupaten Jayawijaya, menerima bantuan kemanusiaan dari donasi penonton film Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita, 17 Juni 2026. (Foto: Tim Penyalur Bantuan Kemanusiaan)
Di Papua Tengah, bantuan diserahkan kepada pengungsi di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, pada 16 Juni 2026 dan di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, pada 18 Juni 2026. Penyaluran dilakukan oleh Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Pdt. Yahya Lagowan, bersama Pdt. Warius Enumbi, Pdt. Elianus Tabuni, dan seorang staf Sekretariat Sinode Kingmi.
“Ini anak-anak Tuhan, mereka membuat film Pesta Babi dan memberi sumbangan untuk yang sedang dalam pengungsian. Mereka tidak bisa datang ke sini dan meminta kami yang datang mengantarkan bantuan kemanusiaan,” ujar Yahya Lagowan sebagaimana dikutip dalam siaran pers, yang diterima Papuainside.id, Rabu (8/7/2026).
Siaran pers tersebut juga menyebutkan proses penyaluran bantuan di Kabupaten Intan Jaya berlangsung di tengah situasi keamanan yang belum kondusif. Tim penyalur melaporkan adanya aktivitas pesawat nirawak (drone) di sekitar lokasi pengungsian dan gereja tempat warga mengungsi. Selain itu, disebutkan pula terjadi ledakan granat di sekitar lokasi warga beraktivitas yang mengakibatkan dua perempuan menjadi korban.
Mengutip catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, siaran pers itu menyebut sedikitnya enam peristiwa kekerasan terjadi di Kabupaten Intan Jaya sepanjang Mei hingga Juni 2026.
Selain di Papua Tengah, bantuan juga disalurkan kepada pengungsi asal Kabupaten Nduga. Tim kedua yang terdiri atas Pdt. Marthen Keiya, Pdt. Nataniel Tabuni, dan Pdt. Yairus Elopere menyalurkan bantuan di dua lokasi pengungsian di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, yakni Ilekma dan Kimbim, serta di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, pada 17–18 Juni 2026. Distrik Mbua menjadi salah satu lokasi pengungsian bagi warga dari Distrik Yigi dan Mbulmu Yalma.
“Kami datang membawa sesuai dengan apa yang mereka minta. Kami tidak tambah dan tidak kurangi, tetapi menyalurkan sesuai amanat para penonton Pesta Babi. Dengan adanya bantuan ini kami berani datang menemui umat. Kalau tangan kosong, kami juga merasa sedih bertemu dengan mereka,” kata Marthen Keiya.
Siaran pers tersebut juga mengutip data Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang mencatat jumlah pengungsi internal di Tanah Papua sejak 2018 hingga kini mencapai 122.932 jiwa. Angka tersebut disebut belum termasuk warga yang meninggal dunia selama berada di lokasi pengungsian akibat kondisi yang terus memburuk.
Bantuan kemanusiaan dari donasi penonton film Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita disalurkan kepada pengungsi di Kampung Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, 17 Juni 2026. (Foto: Tim Penyalur Bantuan Kemanusiaan)
Tim kolaborasi film Pesta Babi–Kolonialisme di Zaman Kita menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan donasi melalui tiket sukarela. Menurut mereka, bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas bagi warga yang masih hidup di pengungsian.
Dalam siaran pers itu, tim kolaborasi juga menilai persoalan kemanusiaan di Papua masih berlangsung dan menyerukan penyelesaian konflik melalui pendekatan damai.
“Sudah terlalu banyak kematian, penderitaan, dan air mata tumpah di Tanah Papua. Tragedi kemanusiaan ini harus segera diakhiri. Kami mengajak pemerintah Indonesia melakukan demiliterisasi di Papua, menghentikan proyek-proyek yang dinilai merampas tanah masyarakat adat dan merusak hutan, serta membuka dialog damai yang setara antara Indonesia dan Papua,” ujar Yuliana Lantipo.
Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yahya Lagowan, menilai negara perlu mengutamakan perlindungan terhadap masyarakat sipil dan mencari penyelesaian konflik secara damai.
“Militer dan moncong senjata bukan solusi. Negara juga perlu mengevaluasi pembangunan di Papua. Hutan dan tanah di Papua bukan tanpa pemilik. Semuanya diwariskan secara turun-temurun kepada masyarakat adat. Jika negara ingin menghadirkan perusahaan, masyarakat adat harus dihargai dan dilibatkan sebagai pemilik hak ulayat,” kata Yahya. **
