Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside, com, JAYAPURA—Pengangkatan 20.000 dari 60.000 tenaga honorer di Provinsi Papua dibagi adil di 29 Kabupaten/Kota.
“Jadi tak asal mengusulkan, tapi betul-betul sesuai dengan kebutuhannya. Bukan sesuai dengan keinginannya. Jadi nanti juga akan dievaluasi berapa jumlah PNS yang sudah ada sekarang, berapa masyarakat yang harus dilayani dan berapa luas wilayahnya, sehingga semua dapat adil. Setelah itu selesai baru kita lihat nanti apakah masih ada kekurangan sesuai dengan kebutuhan,” ujar Kepala BKN Bima Haria Wibisana di sela-sela Bimbingan Teknis Percepatan Penyusunan Evaluasi Jabatan PNS di Wilayah Provinsi Papua di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Selasa (09/03/2021).
Ia menjelaskan, kalau tak ada kekurangan atau kelebihan ya mungkin tak perlu lagi. Tapi kalau ada kekurangan nanti akan ditambahkan apakah besarnya sampai 60.000 tenaga honorer.
“Itu nanti kita evaluasi berapa kebutuhannya apakah benar sisanya ini honorer atau bukan itu kita akan evaluasi lagi,” ujarnya.
Berapa idealnya dari 20.000 tenaga honorer, tuturnya, idealnya 2 persen dari populasi penduduk. Itu kan kalau daerahnya ada infrastruktur yang memadai. Kalau tak ada mungkin bisa lebih sedikit.Tapi tak terlalu banyak, karena efisiensi dan juga ada teknologi informasi.
“Ini juga harus digunakan, sehingga jumlah PNS tak terlalu banyak,” ucapnya.
Sementara itu, Wagub Papua Klemen Tinal mengatakan pengangkatan 20.000 tenaga honorer adalah kebijakan yang luar biasa dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB), setelah diorganisisasikan dari 60.000 tenaga honorer.
“Ini yang perlu kita lihat 60.000 tenaga honor tak apa- apa itu baik, tapi bukan berarti kita paksakan mereka harus duluan. Kita fokus dulu yang sudah lama ini secara bertahap. Tapi juga ada kriteria-kriteria. Kalau masih ada space lagi baru boleh,” pungkas Wagub. **
