Oleh: Wali Wonda, ST (*) I
PAPUA terancam penyebaran virus Covid-19 atau Corona yang meningkat tajam. Pasalnya, pihak Pemerintah Provinsi Papua, terutama Dinas terkait atau orang-orang yang berkompeten yang bertugas menangani Covid-19 dinilai terlalu santai atau main-main dalam menangani Covid-19 ini.
Saya harus jujur menyampaikan bahwa dalam menangani pandemi Covid-19 ini banyak orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.
Contoh pertama, biaya yang dianggarkan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi Papua sangat besar, termasuk dalam bentuk bantuan bahan makanan.
Tapi semua aliran dana yang sangat besar yang seharusnya belanja langsung kepada masyarakat, ternyata hanya sebagian kecil yang mendapatkan bantuan. Sedangkan sebagian besar masyarakat tak mendapatkan bantuan.
Hal ini disebabkan pemerintah di daerah ini membuat sistem birokrasi yang berbelit-belit seolah-olah membatasi masyarakat, untuk menerima haknya.
Jadi sebaiknya bantuan musibah dalam bentuk apapun yang merupakan hak masyarakat tak boleh menggunakan sistem birokrasi. Tapi harus belanja langsung, sehingga masyarakat juga bisa merasakan sentuhan pemerintah pusat.
Contoh kedua, Pemerintah Provinsi Papua melakukan lockdown atau pembatasan aktivitas manusia di Papua secara permanen, tapi kenyataannya pemerintah juga yang mengizinkan membuka lockdown, terutama pelabuhan dan bandara.
Membuka pelabuhan dan bandara sementara waktu kemudian menutup kembali. Padahal pasien Covid-19 makin hari makin bertambah di seluruh rumah sakit di Papua, terutama di daerah-daerah yang tercatat jumlah pasien Covid-19 makin tinggi perharinya.
Jumlah ini belum termasuk pasien yang berada dalam pengawasan atau yang belum melakukan Rapid Test atau Polymerase Chain Reaction (PCR) di rumahnya masing-masing.
Saya melihat ini ada ketidakseriusan menangani Covid-19 atau pemerintah sedang main-main dengan nyawa manusia di Tanah Papua.
Saya khawatir akan ada waktu dimana setengah orang Papua positif Covid-19, kemudian pemerintah akan menyesali dan meminta maaf kepada masyarakat, seperti yang terjadi di negara – negara besar lainnya.
Jika demikian kata maaf tak bisa mengubah kehidupan orang, apalagi penyakit dan kematian?
Jangan main-main dengan situasi hari ini pemerintah harus melakukan tindakan-tindakan nyata, seperti melakukan pembatasan akses kehidupan manusia.
Solusinya adalah seluruh masyarakat entah yang bekerja sebagai PNS, swasta, buruh, petani, nelayan ataupun politikus dan lain-lain, untuk menghentikan semua kegiatan dan bekerja dari rumah atau work from home.
Masyarakat pun diminta kembali mengkonsumsi pangan lokal dalam waktu 3 sampai 4 bulan kedepan hingga benar-benar pandemi Covid-19 ini pergi dari tanah Papua dan orang kembali beraktivitas seperti biasa.
Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten mengeluarkan salah-satu surat himbauan di dukung Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP) dan pihak Kepolisian melakukan rapid test dan PCR massal Covid-19 kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali dari rumah ke rumah (door to door), karena daerah – daerah ini makin hari makin meningkat penyebaran Covid-19.
Ingat !! Negara super hebat saja mengalami kendala, bagaimana negara kita yang serba terbatas. Tapi terlalu santai dalam menangani virus Covid-19, yang bergerak seperti angin dan membunuh manusia.
Diketahui Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Provinsi Papua telah menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Tidak Terduga (DTT) sebesar Rp 130-Rp150 miliar selama empat bulan berjalan dari total dana Rp 312 miliar.
Sementara jumlah kumulatif penderita Covid-19 di Papua hingga Jumat (24/07/2020) pukul 18.30 WIT menjadi 2760. Dimana saat ini dirawat sebanyak 1417 atau 51 persen, sementara sembuh sebanyak 1311 atau 48 persen dan meninggal sebanyak 32 orang atau 1 persen.
Semoga tulisan kecil ini dapat dibaca pihak terkait, terutama pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, pemerintah kabupaten dan kota, khususnya di Bumi Cendrawasih.
(*) Tokoh Intelektual Muda Papua
