Oleh: Vina Rumbewas I
PAPUAinside.com, WAMENA—Ratusan warga tujuh Kampung di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Papua, mempertanyakan hilangnya data 1.603 Kepala Keluarga (KK) penerima Bantuan Sosial (Bansos), saat menggelar aksi demo di Kantor Otonom Jayawijaya, Wamena, Rabu (25/8/2021).
Selain itu, warga juga membeberkan baru menerima 2,500 Kg beras bantuan PPKM, dari total bantuan 6,250 Kg Tahap II bantuan Presiden.
Warga juga minta, agar Kepala Distrik Wouma segera diganti, karena dinilai tidak melihat apa yang diinginkan masyarakat di distrik, sehingga saat pendataan banyak nama warga yang hilang.
Wabup Jayawijaya, Marthin Yogobi, yang menerima langsung aspirasi warga, saat itu juga meminta kepada Dinas Sosial Jayawijaya, untuk mengganti TKSK, agar bisa melakukan pemutakhiran data warga.
“Masalah data itu otomatis akan hilang ketika ada kesamaan antara satu dengan lainnya, itu akan gugur dengan sendirinya, sehingga sejak saya masih menjabat kepala Dinas Sosial saya selalu minta untuk melakukan pendataan ulang, sehingga menyangkut hal ini kedepan kita akan sama-sama perbaiki,” ungkap Wabup.

Lanjut Wabup, TKSK bisa saja dinonaktifkan saat ini juga namun harus melalui prosedur yang panjang karena SK ditandatangani Kementerian Sosial.
“TKSK itu dapat honor dari Kementerian Sosial, sehingga kalau ada dugaan penyelewengan seperti ini, maka dibuat laporan polisi untuk proses hukum, jangan kelakuan seperti itu mencoreng nama Bupati dan Wabup seakan kami yang selalu salah,” tegasnya.
Untuk masalah beras Bantuan PPKM dari Presiden sesuai data yang dihimpun dari Bulog Wamena semuanya sudah dikeluarkan, namun yang diterima masyarakat itu hanya 2,500 Kg. Sementara alokasi untuk Distrik Wouma 6,250 Kg, sedangkan beras yang diantar ke Kepala Distrik hanya 2,500 Kg dan sudah dibagikan.
“Kami baru dapat data dari bulog, jika yang mengeluarkan beras itu adalah petugas Program Keluarga Harapan (PKH) sekarang mereka tidak bisa dihadirkan sementara beras 4 ton itu dikemanakan, kalau begini saya serahkan kepada kepolisian untuk mengusut masalah ini,” ujar Yogobi. **














