PACE OAP, Inovasi Layanan Hukum Kemenkum Papua

Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba (tengah) didampingi jajaran pimpinan menunjukkan piagam penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2025 di Jayapura, Senin (12/1/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)

Oleh: Makawaru da Cunha  I

PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Papua menutup Tahun 2025 dengan capaian kinerja menonjol. Selain meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Kanwil Kemenkum Papua mencatat peningkatan layanan hukum melalui inovasi PACE OAP (Pelayanan Cepat Optimalkan Animo Pendaftar) serta penyerapan anggaran sebesar 95,78 persen.

Capaian tersebut dipaparkan dalam konferensi pers di Jayapura, Senin (12/1/2026), yang dipimpin Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba, didampingi jajaran kepala divisi dan kepala bagian.

Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba (tengah) didampingi jajaran pimpinan dan staf menunjukkan piagam penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2025 di Jayapura, Senin (12/1/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)

“PACE OAP bukan sekadar inovasi layanan, melainkan bagian dari transformasi birokrasi yang memangkas prosedur, memperkuat digitalisasi, dan mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat,” ujar Anthonius melalui Siaran Pers, Senin (12/1/2026).

Sepanjang 2025, Kanwil Kemenkum Papua mencatat 1.424 pencatatan kekayaan intelektual, terdiri atas 1.268 hak cipta, 148 merek, 6 paten, dan 2 desain industri. Di bidang pembentukan regulasi daerah, dilakukan penyusunan 8 rancangan peraturan daerah (Raperda) dan 1 rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada) di sejumlah wilayah. Selain itu, harmonisasi dilakukan terhadap 76 Raperda dan 29 Raperkada di 11 wilayah.

Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba membubuhkan tanda tangan elektronik pada perjanjian kinerja Tahun 2026 di Jayapura, Senin (12/1/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)

Melalui PACE OAP, berbagai layanan unggulan dijalankan, antara lain KI On Site Service dan KI Jembol, layanan AHU Mesti, Forpapeda, serta layanan bantuan hukum yang semakin mudah diakses masyarakat.

Di sisi pengelolaan keuangan, penyerapan anggaran mencapai 95,78 persen, mencerminkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan terarah untuk mendukung layanan publik.

“Capaian WBK dan kinerja 2025 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Melalui PACE OAP, kami memastikan layanan hukum yang cepat, efisien, dan setara bagi seluruh masyarakat Papua,” ungkap Anthonius.

Kakanwil Kemenkum Papua Anthonius M. Ayorbaba (tengah) didampingi jajaran pimpinan saat konferensi pers capaian kinerja Tahun 2025 di Jayapura, Senin (12/1/2026). (Foto: Papuainside.id/Makawaru da Cunha)

Ke depan, Kanwil Kemenkum Papua berkomitmen terus memperluas inovasi dan memperkuat sistem hukum daerah serta ekosistem kekayaan intelektual di Tanah Papua. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *