Serahkan DIPA 2021, Begini Pesan Wagub Papua

Penyerahan DIPA 2021 kepada SKPD, Bupati/Walikota secara virtual di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat (27/11/2020). (Foto: Dian Mustikawati for Papuainside.com)

Oleh: Makawaru da Cunha  I

PAPUAinside.com, JAYAPURA—Wagub Papua Klemen Tinal, SE, MM menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 kepada SKPD, Bupati/Walikota secara virtual di Aula Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Jumat (27/11/2020).

Wagub Tinal mengatakan, DIPA tahun 2021 provinsi Papua meningkat. Hal tersebut sebagai bukti kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi Papua.

Wagub mengatakan, kepercayaan tersebut dilakukan dengan penuh tanggungjawab seperti kontrak atau lelang pekerjaan harus disiapkan, agar memasuki awal Januari tahun anggaran 2021 pekerjaan sudah jalan, sehingga diharapkan pada akhir tahun anggaran serapan anggaran sesuai target.

“Oleh karena itu, saya himbau kepada pengguna anggaran, agar segera melakukan proses lelang pada Desember 2020,” katanya.

Selain itu, ujar Klemen Tinal,  bantuan sosial seperti dana desa yang cukup besar dan signitifikan, agar segera dilakukan pendistribusian pada awal Januari 2021.

“Supaya awal Januari sudah mulai didistribusikan sesuai dengan tugas pokok,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Syaiful, SE, Ak, MM menuturkan,  total anggaran belanja tahun 2021 di Papua sebesar Rp 44,2 triliun.

Masing-masing Rp 38,8 triliun di antaranya berupa dana transfer ke daerah, Rp 5,4 triliun dana desa, Rp 6,3 triliun belanja kementerian/lembaga, Rp 164,2 miliar dana Dekon dan Rp 98,3 miliar dana tugas pembantuan.

“Instrumen APBN maupun APBD sebagai instrument fiskal dan sekaligus melakukan instrument siklikal, sehingga perlu kita maksimalkan secara bersama-sama,” ujarnya.

Pasalnya, APBN dan APBD dapat berfungsi sebagai stimulus, untuk terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif dan terukur serta memberikan dampak kepada masyarakat dan ekonomi, baik oleh pemeintah pusat maupun daerah. **