Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAINSIDE.ID, JAYAPURA—Kabupaten Puncak menghadapi persoalan keamanan sekaligus bencana kekeringan yang disebut berkaitan dengan fenomena El Nino. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bupati Puncak Elvis Tabuni mengatakan sejumlah fasilitas pemerintahan di Puncak dibakar sehingga kegiatan persidangan harus dilakukan di luar gedung pemerintahan.
Hal itu disampaikan Elvis seusai Rapat Paripurna Kelima Penutupan Sidang Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Puncak Tahun Anggaran 2026 di Hotel Horison, Kota Jayapura, Senin (14/6/2026).
Pemerintahan Tetap Berjalan
Elvis mengatakan kantor bupati, kantor DPRK, dan sejumlah kantor OPD mengalami pembakaran. Kondisi itu membuat kegiatan pemerintahan dan persidangan dilakukan di Kota Jayapura, termasuk di Quez House Pemda Puncak.
“Kantor semua dibakar, Kantor Bupati, Kantor DPRK Puncak, kantor OPD. Semua sudah tahu. Makanya saya bisa sidang juga di sini, APBD juga saya di sini,” kata Elvis.
Meski fasilitas pemerintahan terdampak, Elvis mengatakan roda pemerintahan tetap berjalan.
“Situasi di sana tetap aman, pemerintahan jalan normal. Hanya tempat sidang hari ini disini karena tempat di sana gedung,” ujarnya.
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan kepala OPD, kata Elvis, tetap menjalankan tugas pemerintahan.
Kekeringan dan El Nino
Di luar persoalan keamanan, pemerintah juga menghadapi dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Elvis mengatakan kondisi tersebut berkaitan dengan El Nino dan dampaknya meluas hingga Jayawijaya.
“Bukan hanya daerah konflik, tapi ada bencana kekeringan El Nino. Ini tersebar di wilayah di sana sampai di Jayawijaya, termasuk El Nino,” katanya.
Pemerintah daerah telah menetapkan tanggap darurat untuk menangani dampak kekeringan dan memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
Elvis mengatakan stok beras sebanyak 1.300 ton telah disiapkan sebagai bantuan dari Bappenas.
“Tanggap darurat kita sudah buat dan terus stok beras mencukupi. 1.300 ton beras sudah siap, bantuan dari Bappenas,” ujarnya.
Menurut Elvis, penanganan kekeringan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kebutuhan dasar masyarakat di tengah kondisi daerah yang masih menghadapi berbagai persoalan. **
