Oleh: Nethy DS |
Papuainside.com, Jayapura—Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 di Papua, menyisahkan waktu yang sangat minim. Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berupaya untuk menanyakan nasib Inpres PON kepada pemerintah pusat.
Plt. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Alexander Kapisa, disela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2020 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Rabu (7/8) menyampaikan pihaknya tengah menunggu Inpres baru PON, yang kini sedang berproses untuk mendapatkan paraf dari Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Rapat Koordinasi dipimpin langsung Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Nyoman Suhida, dihadiri Kementerian/Lembaga yang terkait pelaksanaan PON dan Peparnas, Wakil ketua KONI, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Pemerintah Provinsi Papua, Bupati dan Sekda Mimika.
“Inpres baru PON ini sangat penting untuk segera disahkan, karena bagi kami di Papua Inpres ini nanti akan menjadi acuan bagi kami dalam melakukan perubahan APBD, baik APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Untuk itu, kami mohon agar Inpres ini dapat segera ditandatangani oleh Bapak Presiden,” tegas Kapisa.
Ia menyampaikan bahwa secara umum penyiapan venue, baik yang disiapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyata (PUPR) sebagaimana yang ditugaskan oleh Inpres No 10 tahun 2017 maupun yang didanai oleh APBD terus berlangsung.
“Pengerjaan venue saat ini menunjukkan grafik yang mengembirakan. Saat ini pembangunan Istora dan aquatik serta hoki dan kriket di Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, menunjukkan deviasi yang positif, bahkan lebih cepat dari yang ditargetkan. Demikian juga dengan venue yang dibiayai APBD yang sudah berjalan juga capaiannya sesuai dengan target. Misalnya GOR Futsal di Kabuapaten Mimika sudah mencapai 80 persen penyelesaiannya,” jelas Kapisa.
Nyoman Suhida menyampaikan, bahwa sangat penting untuk mengetahui perkembangan persiapan pelaksanaan PON dan Peparnas di Papua.
Sebagai hajat besar dalam dunia olahraga nasional, sambung Nyoman Suhida, kesiapan Papua untuk memenuhi standar-standar yang ditetapkan, baik oleh KONI maupun induk olahraga perlu menjadi perhatian bersama.
“Saat ini kita akan memantau pending isu dan tindaklanjut yang sudah dilakukan, agar kita bisa merumuskan kebijakan selanjutnya,” kata Nyoman Suhida.
Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno, menyampaikan sampai saat ini masih terdapat beberapa venue yang masih belum dikerjakan.
“Pemprov Papua perlu lebih fokus lagi untuk mempercepat proses-proses pembangunan venue-venue PON ini. Dalam pembangunan venue tersebut sekali lagi kami ingatkan agar memperhatikan standar- standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing Cabor, karena berkaitan dengan pengakuan dari hasil yang diperoleh yang harus didukung dengan standar venue yang telah ditetapkan” tegasnya.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, juga menyampaikan bahwa saat ini penyiapan venue yang ada di Kabupaten Mimika semua sesuai dengan target yang ditetapkan.
“Kami akan memberikan dukungan untuk pembangunan venue dalam APBD perubahan kami, dan seluruhnya kami targetkan selesai pada bulan Juli 2020,” kata Omaleng.
Dari identifikasi pending isu, Kementerian/Lembaga telah menyampaikan komitmen dukungan kegiatan dalam rencana kegiatan masing –masing Kementerian/Lembaga pada tahun 2020, seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.
Standar pelayanan yang akan diberikan mengacu pada standar pelayanan yang diberikan pada saat pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan Palembang pada tahun 2018 yang baru lalu. **
