Oleh: Ignas Doy |
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH minta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan bukti–bukti administrasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di tahun 2019. Pasalnya, di akhir Januari 2020 ini juga sudah ada pemeriksaan pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Demikian diutarakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua DR. Muhammad Mus’saad, SE, MSi, usai Apel Gabungan di Halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II, Jayapura, Senin (6/1).
Kepada Kepala SKPD yang sudah mengkoordinasikan untuk penyelesaian administrasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran di tahun 2019, pihaknya menyampaikan terima kasih. “Tapi tanggungjawabnya belum selesai. Kita baru menyesaikan administrasinya harus diikuti dengan faktanya,” katanya.
Kepada pimpinan SKPD lainnya agar segera mengkoordinasikanny dan segera menyelesaikannya sehingga pada tahapan pemeriksaannya nanti tak ada masalah.
“Jadi tak hanya berhenti administrasinya, tapi faktanya dan bukti buktinya harus disertakan dan disiapkan, sehingga pada akhir Januari 2020 nanti ketika ada pemeriksaan awal dari BPK kita sudah menyiapkan itu,” lanjutnya.
Menurutnya, Pemprov Papua telah meraih status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut –turut.
“Jangan sampai tahun baru di tahun 2020 yang kita anggap sebagai tahun keramat untuk Papua, karena ada PON XX juga di tahun 2020, tapi ternyata hasil kerja mengalami penurunan,” terangnya.
Oleh karena itu, jelasnya, masing-masing SKPD pada Januari 2020 sudah mulai persiapan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2020.
“Kita bersyukur karena APBD kita sudah disahkan sejak bulan Oktober 2019 lalu. Jadi tahapan- tahapan sudah kita lakukan. Diharapkan secepatnya akan bisa kita mulai dengan tahun anggaran 2020,” ungkapnya. **
