PAPUAInside.id, MIMIKA – Pemerintah Provinsi Papua Tengah membentuk 4 Satuan Tugas (Satgas) guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Adapun 4 satgas tersebut antara lain, satgas penanganan stunting, satgas penanganan kemiskinan ekstream, satgas inflasi dan satgas penanganan pengagguran.
Pj. Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan pemerintah provinsi berkomitmen melaksanakan program prioritas pemerintah pusat, antara lain pengentasan kemiskinan esktream, stunting, inflasi di daerah dan juga pengangguran.
“Sementara ini kami sedang menyiapkan regulasi terkait pembentukan satgas. Saya telah memerintahkan Staf Ahli Gubernur untuk menyiapkan segala kebutuhan satgas dan juga menyiapkan tim,” ungkap Ribka Haluk saat menerima bantuan dari PT.Freeport Indonesia untuk penanganan stunting di Timika, Senin (4/9/2023) malam.
Selain itu Ribka Haluk juga telah memerintahkan Sekda dan masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggungjawab untuk mengajukan tim teknis yang terlibat dalam satgas ini.
“Saat ini tim juga tengah menyiapkan konsep penanganan di masing-masing satgas, sambil menunggu tim dilantik. Lalu kita juga membuat konsep identitas diri antara lain seperti pakaian, agar masyarakat muda mengenali tim yang turun ke lapangan,” jelasnya.
Ribka Haluk menerangkan dari data yang saat ini dimiliki terdapat 2.671 orang terdampak stunting di Provinsi Papua Tengah. Hanya saja data tersebut masih dikaji ulang, mengingat 2 kabupaten yakni Intan Jaya dan Dogiyai belum memiliki data real.
“Kedepan kita akan berburu untuk penanganan stunting ini. Kita juga akan libatkan anak-anak muda yang pengangguran, sehingga mereka bisa dilibatkan dalam satgas ini. Kenapa mereka dilibatkan, guna mengurangi angka pengangguran yang datanya saat ini berjumlah 5.000 orang,” tuturnya.
Ribka Haluk menambahkan menurut data BKKBN jumlah masyarakat di Papua Tengah dengan kondisi miskin ekstrem sebanyak 169.538 orang. Sehingga diharapkan satgas harus mampu menurunkan angka tersebut.
“Nanti jumlah satgas sekitar 200 orang yang akan bekerja keras 3 bulan kedepan. Satgas akan di isi ASN sebagai intansi teknis dan melibatkan anak-anak yang belum bekerja dan elemen masyarakat lainnya,” pungkasnya. **
