Pemda Jayawijaya Jelaskan Hilangnya 141,9 Ton Beras Bantuan

Plt. Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Simon Kalolik (tengah) memberikan keterangan pers terkait bantuan beras di Wamena, Kamis (12/11/2026). (Foto: Papuainside.id/RF)

Oleh: RF  I

PAPUAINSIDE.ID, WAMENA–Pemerintah Kabupaten Jayawijaya angkat bicara menanggapi sorotan publik terkait keberadaan 141,945 ton beras bantuan pemerintah pusat yang diserahkan di Wamena pada 21 September 2026.

Pemkab Jayawijaya menegaskan tidak pernah mengelola maupun menyalurkan bantuan tersebut. Padahal, beras itu diperuntukkan bagi masyarakat di 40 distrik yang terdampak bencana kekeringan beberapa waktu lalu.

Dalam konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, Kamis (12/11/2026), Plt. Kepala Dinas Sosial Jayawijaya Simon Kalolik menjelaskan, bantuan tersebut merupakan tindak lanjut surat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Wakil Gubernur Ones Pahabol kepada pemerintah pusat. Permintaan itu kemudian direspons Badan Pangan Nasional.

Bantuan tersebut diantar langsung oleh Anggota Komisi XIII DPR RI dari daerah pemilihan Papua, Yan Mandenas. Beras kemudian diserahkan kepada Wakil Gubernur Papua Pegunungan dan selanjutnya kepada Bupati Jayawijaya selaku kepala daerah.

Simon mengatakan, meskipun bantuan tersebut telah diterima Pemkab Jayawijaya, pemerintah daerah belum sempat menyalurkannya. Beras itu justru diambil oleh pihak Pemprov Papua Pegunungan dari gudang Bulog.

“Bantuan itu milik masyarakat Jayawijaya. Hanya saja, kami belum sempat menyalurkan karena bantuan tersebut sudah diambil alih oleh provinsi. Kami juga mengecek ke gudang Bulog dan ternyata pada 30 September beras itu diambil oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan. Soal penyalurannya ke mana, kami tidak tahu,” ungkap Simon.

Karena itu, ia membantah tuduhan penggelapan bantuan beras yang belakangan beredar di media sosial dan menjadi perbincangan masyarakat. Menurut dia, Pemkab Jayawijaya hanya menerima bantuan tersebut saat diserahkan pemerintah pusat dan tidak pernah mengelolanya.

“Jadi, perlu diketahui semua pihak bahwa beras yang berjumlah 141 ton lebih itu tidak pernah kami kelola sebagai Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Hal ini kami sampaikan secara tegas dan mohon dimengerti,” tuturnya.

Simon juga menilai pengambilalihan bantuan yang telah diserahkan kepada Pemkab Jayawijaya tanpa koordinasi merupakan persoalan serius. Ia mengingatkan bahwa penyerahan bantuan tersebut tidak hanya memiliki aspek administratif, tetapi juga berkaitan dengan tata cara penerimaan bantuan menurut budaya setempat.

“Jadi, saat bantuan akan dikeluarkan, tidak pernah ada koordinasi sedikit pun dengan kami, Pemkab Jayawijaya. Setelah dicek ke gudang Bulog pada 7 November lalu, baru diketahui bahwa beras itu sudah dikeluarkan oleh pihak provinsi,” bebernya.

Simon menambahkan, Pemkab Jayawijaya telah mengantongi sejumlah dokumen serah terima terkait pengeluaran beras bantuan dari gudang Bulog oleh Pemprov Papua Pegunungan. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *