PAPUAInside.id, MANOKWARI – Ketua MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat) Maxsi Nelson Ahoren akan menyerahkan empat nama yang direkomendasikan MRPB ke Mendagri, Menkpolhukam dan KSP untuk menjadi penjabat gubernur Papua Barat setelah masa jabatan penjabat periode pertama berakhir.
Empat nama tersebut adalah Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw mewakili wilayah anak adat dari suku Bahamata dan Irarutu, Alfons Manibuy, mewakili wilayah anak adat Kuri Wamesa, Lazarus Indou mewakili wilayah anak adat Arfak dan Robert Rumbekwan mewakili wilayah anak adat Doreri.
“Keempat nama ini adalah anak asli Papua berada di wilayah adat Doberai dan Bomberai yang ada di Papua Barat bukan dari wilayah adat lain,” tegas Maxsi Ahoren kepada sejumlah wartawan, usai rapat di ruang rapat kantor MRP-PB, Manokwari, Selasa (11/04/2022).
‘’Nama ini akan diserahkan pada Jumat 14 April 2023 di Jakarta,’’ lanjut Maxsi Ahoren didampingi Ismail Watora Pokja Adat (Irarutu), Anton Rumbruren Pokja Adat (Doreri), Yopi Suwabey Pokja Adat (Kuri Wamesa).
Empat nama tersebut kata Maxsi yang juga mantan anggota DPR Papua Barat itu diputuskan dalam rapat koordinasi tingkat pimpinan MRPB yang dihadiri pokja Adat, Pokja Perempuan dan Pokja Agama.
Dikatakan Ahoren, keputusan akhirnya ada pada pemerintah pusat, tidak pada Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat hanya mengusulkan empat nama tersebut dan itu semua sudah melalui rapat, pertimbangan dari 3 Pokja.
“Silahkan saja partai-partai politik mengusulkan nama-nama, akan tetapi ingat tugas MRP lembaga kultur memberikan pertimbangan seperti DPR Papua Barat dan persetujuan di wilayah adat Papua Barat,” terangnya.
Untuk diketahui masa jabatan penjabat kepala daerah hanya setahun kemudian Mendagri akan terbitkan SK baru untuk masa jabatan berikutnya. Apakah penjabat lama akan diperpanjang jabatannya atau diganti penjabat lain, tergantung keputusan Mendagri.
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw dilantik menjadi pada 13 Mei 2022 lalu sehingga masa jabatan akan berkahir 13 Mei 2023.
Selain MRPB, DPR Papua Barat juga merekomendasikan nama Paulus Waterpauw untuk melanjutkan jabatannya.
Di luar kedua lembaga di atas, berbagai organisasi di Papua Barat tetap berharap Mendagri Tito Karnavian menerbitkan SK perpanjangan masa jabatan Paulus Waterpauw di Papua Barat.
“Direncanakan empat nama yang direkomendasi akan di serahkan kepada Kemendagri Tito Karnavian, Menkopolhukam Mahfud MD dan Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pada Jumat (14/04/2023),” beber Maxsi Nelson Ahoren.
Sedangkan isu yang berkembang akan ada konflik dikarenakan usulan nama yang di ajukan dari berbagai lembaga dan partai namun hingga saat ini kata Ahoren Papua Barat tetap aman. ‘’Saya yakin dan percaya semua komponen masyarakat yang di Papua Barat sudah bisa menerima dan bijak melihat siapapun nantinya ditunjuk pemerintah pusat yang akan memimpin Papua Barat terpenting anak asli Papua,’’ tegasnya. **
