Oleh: RF I
PAPUAINSIDE.ID, WAMENA—Persoalan penyaluran bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 141.945 kilogram atau sekitar 141,9 ton untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Jayawijaya menjadi perhatian anggota DPRK Jayawijaya, Maximus Itlay.
“Bantuan pangan yang sedianya menjadi hak masyarakat di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya ini harus disalurkan sesuai peruntukannya. Kami mempertanyakan mengapa bantuan tersebut justru diduga dikeluarkan dari gudang Bulog tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten,” ujar Maximus kepada media, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 373/TS.03.03/K/08/2026 tertanggal 29 Agustus 2026, bantuan tersebut dialokasikan sebanyak 141.945 kilogram beras untuk 28.389 jiwa yang tersebar di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya. Setiap jiwa mendapatkan alokasi 5 kilogram beras untuk kebutuhan selama 14 hari.
Informasi yang diterima menyebutkan bahwa bantuan tersebut telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Namun, bantuan tersebut diduga dikeluarkan dari gudang Perum Bulog Wamena oleh Dinas Sosial Provinsi Papua Pegunungan tanpa koordinasi dan sepengetahuan pemerintah kabupaten Jayawijaya.
Menanggapi hal tersebut, Maximus mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, khususnya Dinas Sosial, yang diduga mengambil bantuan pangan dengan peruntukan yang telah ditetapkan secara khusus bagi masyarakat di 40 distrik Jayawijaya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyampaikan persoalan tersebut secara lisan maupun tertulis kepada Kementerian Pertanian serta Yan Mandenas selaku anggota DPR RI di Jakarta.
“Kami mau hak masyarakat kami harus disalurkan sesuai peruntukannya, bukan diambil tanpa koordinasi. Ini menyangkut kebutuhan masyarakat yang sedang terdampak kekeringan,” tegasnya. **













