Ketua LMA Jayawijaya Ajak Masyarakat Saling Menghargai Perbedaan dalam Pilkada 2024

Ketua Lembaga Adat (LMA) Jayawijaya, Herman Doga. (Foto: Istimewa)

Oleh: Makawaru da Cunha  I

PAPUAinside.id, JAYAPURA—Ketua Lembaga Adat (LMA) Jayawijaya, Herman Doga mengajak masyarakat, untuk saling menghargai perbedaan, apalagi dalam menentukan siapa calon pemimpin pada Pilkada tahun 2024.

Seperti diketahui, Pilkada Tahun 2024 dijadwalkan berlangsung 27 November mendatang.

“Setiap warga negara memiliki hak dalam menentukan pilihannya, dan kita sebagai warga negara harus menghargai itu, tanpa harus intervensi dan sebagainya,” ucap Herman, Rabu (9/10/2024).

Herman juga mengajak masyarakat untuk mensukseskan pilkada dengan tetap menjaga keamanan, ketertiban supaya terciptanya pilkada yang damai.

“Kedamaian bukan hanya tugas aparat keamanan, akan tetapi keamanan adalah tanggungjawab kita semua sebagai warga negara,” tegasnya.

Di tengah banyaknya isu-isu yang disebarkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab di media sosial, Herman berharap masyarakat lebih bijak dalam menanggapi isu tersebut.

“Jaga muda terprovokasi, bijaklah dalam menanggapi isu yang beredar di media sosial,” jelasnya.

Herman meminta aparat keamanan untuk bertindak tegas kepada para oknum atau kelompok tertentu yang ingin menggagalkan pilkada.

“Kami harap oknum-oknum yang mau menggagalkan pilkada diberikan efek jerah, karena apa yang sering disebutkan dengan mengatasnamakan orang Papua tidak benar. Orang Papua ingin perubahan,” tegasnya.

Disamping itu kepada para pasangan calon baik Bupati Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Gubernur serta Wakil Gubernur, untuk dewasa dalam berpolitik, mengingat apabila adanya kejanggalan dalam pilkada, bisa melalui proses dan aturan yang ada tanpa harus melibatkan masyarakat yang berbuntut terjadinya bentrok.

“Kalau merasa dicurangin laporkan sesuai mekanisme, jangan jadikan masyarakat korban,” ucapnya.

Begitu juga pihak penyelenggara pemilu untuk tetap netral dalam menjalankan tugas.

“Bekerjalah sesuai aturan yang ada tanpa harus bermain didalamnya, banyak kasus karena tidak netralitas penyelenggara, bisa terjadi konflik antar masyarakat,” jelasnya. **

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *