PAPUAInside.com, JAYAPURA— Untuk mengawal Inpres No 1 tahun 2021 tentang percepatan ekonomi di wilayah perbatasan Deputi II BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan) Komjen Pol Paulus Waterpauw bersama instansi terkait melakukan rapat di PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Kamis (28/10/2021).
Rapat ini untuk mencari solusi dari masalah yang ada salah satunya kondisi Pasar PLBN Skouw yang saat ini ditangani Pemda Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian.
Paulus mengaku telah melihat langsung kondisi Pasar Skouw bersama Kementerian Koperasi yang sangat memprihatinkan.
‘’Hal- hal seperti ini jangan berharap ada anggaran dari negara, tetapi harus ada kepedulian dari kita, prinsip saya begitu. Bapak ibu jangan tersingung, karena itu sudah sifat kita. Bagaimana mengembangkan potensi pasar ini, kita manfaatkan potensi yang ada,” pintanya.
Ditegaskan, Inpres no 1 tahun 2021 sudah ada tinggal untuk melaksanakannya. “Inpres ini sudah ada dan jelas, hanya saja tidak ada yang mengarahkan. Saya ada di sini untuk mengarahkan itu. Saya akan keras di sini, karena itu amanah presiden kepada saya. Untuk apa ada orang Papua di situ (BNPP), kalau tidak bisa kerja. Bintang tiga jadi deputi kalau tidak bisa kerja,” Kata Paulus dengan nada keras.
Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Suzanna Wanggai mengapresiasi respon cepat pemerintah pusat dalam hal ini Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Komjen Paulus Waterpauw yang datang bersama Kementerian Koperasi untuk mengawal Inpres nomor 1 /2021 secara global, khususnya di perbatasan Papua.
“Mari ciptakan pusat pertumbuhan ekonomi di perbatasan dan bagaimana menjadikan perbatasan sebagai pintu depan negara, wajah Indonesia di depan,” jelasnya, usai rapat bersama di PLBN Skouw Kota Jayapura bersama instansi terkait, Kamis 28 Oktober 2021.
Menurut Susi, PLBN Skouw sudah ada dan tinggal bagaimana semua pihak peduli untuk membenahi dan sinergitas bersama, agar tercipta perputaran ekonomi di perbatasan.
“Kami apresiasi kegiatan hari ini, Deputi II, Bapak Paulus yang langsung menggandeng Kementerian Koperasi dan instansi terkait duduk bersama mengawal Inpres 1/2021,” jelasnya.
Menurut Susi masih banyak yang hal yang harus dibenahi di perbatasan, misalnya hingga pelosok kabupaten dan distrik yang berbatasan langsung dengan wilayah perbatasan.
“Ini baru di Kota Jayapura, baru Skouw belum keseluruhan di distrik perbatasan. Walau begitu apresiasi yang tinggi kami ucapakan kepada pemerintah pusat yang benar -benar menjalankan amanat agar perbatasan sebagai beranda negara,” katanya. **
