Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside. com, TIMIKA—Kapolres Mimika AKBP I Gusti Gde Era Adhinata, SIK, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pemekaran Provinsi Papua Tengah, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Mimika di Ruang Serbaguna Hotel Cenderawasih 66, Timika, Selasa (26/01/2021).
Turut hadir Bupati Mimika Eltinus Omaleng SE, MH dan diikuti 70 orang terdiri dari tamu undangan, SKPD dan masing-masing lembaga adat Papua beserta tokoh masyarakat.
Kapolres Mimika mengatakan, aparat TNI/Polri mendukung pemekaran provinsi Papua Tengah, agar pembangunan bisa merata dan bisa membangun daerah tersendiri.
Bupati Mimika menjelaskan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait kajian provinsi Papua Tengah, dimana Mimika bergabung dengan wilayah adat Lapago dan Meepago.
“Saya berpikir kedepan seperti apa kalau kita bergabung dengan Lapago dan Meepago, apakah ada peluang bagi orang Amungme dan Kamoro, apakah ada atau tidak,” ujarnya.
“Seluruh kabupaten yang ada baik Lapago atau Meepago tidak sama dengan Timika dan mereka bisa pilih suku sendiri dan kita juga tidak bisa berkembang, karena disini pusat semuanya,” ujarnya lagi.
Dikatakan jika semua sepakat tentang wilayah adat, maka kita harus luruskan dulu masalah wilayah adat dan sertifikat tanah, kesepakatan eksekutif dan legislatif dan bupati.
Mimika sebagai ibu kota provinsi Papua Tengah masuk dalam wilayah adat Domberai.
Kapolres Mimika mengatakan, aparat TNI/Polri mendukung pemekaran provinsi Papua Tengah, agar pembangunan bisa merata dan bisa membangun daerah tersendiri.
Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Kamoro (Lemasko) Marianus Maknaipeko menyampaikan, pihaknya mendukung pandangan bupati Mimika, bahwa provinsi Papua Tengah masuk dalam wilayah adat Domberai.
“Kami sangat kesal disebut wilayah adat Lepago. Bahkan kami sudah berusaha menyurat ke MRP, tapi surat kami tidak disahkan, karena yang duduk di MRP semua dari wilayah adat Lapago dan Meepago,” katanya.
Perwakilan Lembaga Adat Amungme (Lemasa) Karel Kum mengapresiasi segala perjuangan dari bupati Mimika. “Kita tidak boleh disibukan di wilayah adat akhirnya provinsi di ambil-alih, kami akan satukan semua dan rekomendasikan untuk mendukung bupati Mimika,” tuturnya.
Ketua Kerukunan Fak Fak, Payusban, menyampaikan pihaknya mendukung pemekaran provinsi Papua Tengah dan Timika sebagai ibukota provinsi dan masyarakat Amungme dan Kamoro adalah keluarga. **
