Oleh: Nethy DS|
PAPUAInside.com, JAYAPURA— Deputy Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) di Provinsi Papua Barat Yan Christian Warinussy mendesak Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo untuk segera menyiapkan penyelenggaraan Dialog Jakarta-Papua untuk menyikapi aspirasi politik rakyat Papua yang kini mendunia dan turut berpengaruh pada situasi politik nasional Indonesia.
Dikatakan, aspirasi rakyat Papua adalah tunggal yaitu meminta diberikannya kesempatan yang adil bagi mereka untuk menentukan nasib sendiri. ‘’Hal ini pun menurut saya tidaklah berlebihan, karena di dalam preambule (pembukaan) dari konstitusi negara yaitu UUD 1945 jelas diakui adanya hak segala bangsa untuk memperoleh kemerdekaan,’’ jelas Yan Warinussy dalam rilis yang diterima PAPUAInside.com.
Desakan aspirasi tersebut kata Warinussy sesungguhnyab sudah terkuak sejak bertemunya Tim 100 wakil rakyat Papua pada Februari 1999 dengan Presiden RI Prof DR.Ir Bachruddin Jusuf Habibie dan jajaran pemerintahanya di Istana Negara saat itu.
Kemudian di dalam penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) Rakyat Papua tahun 1999 serta Kongres Rakyat Papua II Tahun 2000 telah kuat aspirasi tersebut dan strategi perjuangannya melalui jalan damai, yaitu dialog.
‘’Sehingga dalam menyikapi aspirasi tersebut dewasa ini menurut saya bahwa Presiden Jokowi dapat memulai Dialog Damai dengan rakyat Papua. Caranya adalah dengan memberi ruang politik dan waktu serta menerima kehadiran wakil-wakil rakyat Papua di dalam dan di luar negeri untuk berdialog dengan Presiden sebagai Kepala Negara Republik Indonesia,’’ jelasnya.
Kata Warynussy, untuk itu sepeninggal almarhum Pater DR. Neles Tebay wafat, maka sudah saatnya Presiden menunjuk minimal 1 (satu) hingga 2 (dua) orang sebagai tokoh kunci Dialog Jakarta-Papua untuk memulai tugas menjajaki dilaksanakannnya dialog damai tersebut.
Kedua tokoh dapat diambil dari luar pemerintahan Presiden saat ini, tapi merupakan tokoh yang bisa berkomunikasi secara bersahabat tanpa tendensi politik apapun dengan semua elemen politik rakyat Papua serta Pemerintah Indonesia. Termasuk dengan pihak-pihak yang terus terlibat dalam konflik bersenjata di Tanah Papua, baik TNI, Polri maupun TPN Papua Barat dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta kelompok resisten lainnya.
‘’Kiranya Presiden Jokowi dapat memulai langkah awal menuju penyelesaian persoalan Papua secara damai melalui penunjukkan tokoh kunci Dialog Papua-Jakarta tersebut sejak sekarang ini,’’ harap Yan. **
