Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Komisi II DPR RI menggelar Rapat Forum Komunikasi Bupati se-Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah di Hotel Horison, Kotaraja, Kota Jayapura, Sabtu (25/6/2022).
Dalam rapat tersebut, ada sejumlah pihak menyatakan menolak Pegunungan Bintang sebagai salah-satu kabupaten di provinsi induk Papua.
Meski demikian, Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST, MSi, ketika dikonfirmasi usai rapat membeberkan kehadirannya bersama DPRD Pegunungan Bintang dan perwakilan masyarakat di rapat ini, untuk memastikan posisi Pegunungan Bintang tetap di Provinsi induk Papua.
Ia menyampaikan beberapa alasan, antara lain, untuk memudahkan aspek pelayanan masyarakat dan pemerintahan, jika Pegunungan Bintang tetap di provinsi induk Papua.
Pasalnya, menurut dia, esensi dari kehadiran kabupaten atau provinsi untuk pendekatan pemerintahan bukan pendekatan wilayah adat, pelayanan masyarakat, seperti aspek infrastruktur, aspek ekonomi, aspek tata kelola pemerintahan, aspek sosial budaya dan lain-lain.
Oleh karena itu, jelasnya, Pegunungan Bintang menolak bergabung ke calon Provinsi Papua Pegunungan maupun Papua Selatan.
“Memang secara administratif Pegunungan Bintang bergabung dengan Jayawijaya di wilayah La Pago, tapi aksesnya terlalu jauh dan terlalu sulit,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Pegunungan Bintang lebih dekat ke Jayapura. Oksibil Jayapura 35 menit, Jayapura-Oksibil 45 menit, Oksibil- Merauke 1,5 jam, Oksibil-Wamena 1 jam menggunakan trasportasi udara. Begitu pula transportasi darat dari Oksibil-Wamena hingga kini belum terealisasi.
Dari aspek kebudayaan, terangnya, masyarakat Pegunungan Bintang lebih dekat dengan masyarakat di Towe, Senggi, Waris, Batom, Aboy dan Batani yang berada di wilayah Tabi.
“Marga-marga, seperti Ibo, Wally ada di Tabi, sedangan Malo ada di Pegunungan Bintang,” jelasnya.
Masyarakat Adat Tabi Sepakat
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Presidium Masyarakat Adat Tabi Provinsi Papua Ismail Isak Mebri, SKM, MKP menyampaikan berdasarkan surat Bupati Jayapura dan masyarakat adat Tabi kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terkait permohon agar kabupaten Pegunungan Bintang tetap ada di provinsi induk Papua bersama masyarakat Tabi dan Saereri.
“Pemekaran ini inisiatif pemerintah pusat. Jadi apa yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu Pegunungan Bintang tetap di provinsi induk Papua,” terangnya.
Dikatakan dalam pertemuan bersama para tokoh adat, tokoh gereja, tokoh perempuan dan tokoh pemuda beberapa waktu lalu, telah menyepakati dan mensahkan Pegunungan Bintang tetap di provinsi induk Papua.
“Jadi kami sebagai induk provinsi Papua, dengan tangan terbuka dan senang hati menerima saudara- saudara kami dari kabupaten Pegunungan Bintang tetap ada bersama kami di provinsi induk Papua,” tegasnya.
Ada pun alasannya, menurut dia, ada kesamaan sosial budaya antara masyarakat Tabi dengan masyarakat di Pegunungan Bintang.
“Jika ada satu dua pihak yang keberatan, maka itu pendapat pribadi bukan pendapat masyarakat Tabi,” pungkasnya. **
