PAPUAInside.id, MANOKWARI – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol. (Purn) Drs. Paulus Waterpauw,M.Si, mengambil keputusan untuk mengganti Komandan Satgas Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang dijabat Asisten III Abdul Latief Suaeri, setelah mendengar paparan saat memimpin rapat evaluasi kinerja satgas, Jumat (21/7/2023).
Pergantian ini berkaitan dengan pencapaian tim selama dua bulan terbentuknya Satgas Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem. ‘’Setelah berjalan kurang lebih selama dua bulan, saya belum menemui suatu wujud penanganan cepat serta konkrit, sesungguhnya suatu tanggungjawab yang diberikan harus selaras dengan bagaimana dapat menterjemahkan atau diaplikasikan sesuai peran dan tugas,’’ tegasnya.
Dikatakan, dalam menterjemahkan suatu perintah harus berkesinambungan. Selanjutnya membagi tugas, melakukan tahapan secara terus menerus hingga pada puncaknya, dan saat menemui kesulitan dapat melaporkan untuk ditindaklanjuti.
“Hari ini saya akan tunjuk nanti yang bertindak komandan satgas yang baru karena komandan satgas yang lama terlalu banyak bermain dengan sesuatu yang formal,” ujarnya.
Ditegaskan Gubernur Waterpauw percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem bukan merupakan kegiatan daerah melainkan perintah Presiden dan negara sehingga perlu keseriusan dan kerja ekstra.
“Karena ini bukan perintah saya tapi negara dengan memberikan perhatian khusus penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Hal seperti ini begitu ada atensi dirapatkan semua, kemudian masuk ke OPD teknis sehingga paling tidak kita mengerti tupoksi,” tegasnya.
Setelah melalui tahapan pengamatan, Pj. Gubernur Papua Barat menunjuk Kepala Biro Umum sebagai Kepala Satuan Tugas Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem yang baru.
Selain itu meminta kepada ketua Sekretariat, Benyamin Lado agar menyiapkan laporan secara update dan gubernur akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri karena waktu terus berjalan.
“Jadi ibu bersedia untuk saya angkat sebagai Ketua Satgas karena saya lihat ini beliau sudah terjemahkan apa yang sudah menjadi harapan. Bapak Menteri akan memegang itu sebagai sebuah pegangan karena itu kebijakan Presiden dan negara bukan di daerah,” tandasnya. **
