PAPUAInside.com, MANOKWARI – Pemerintah Provinsi Papua Barat menghibahkan satu ini unit mobil kepada Dewan Adat Papua Wilayah III Domberai Papua Barat, Senin (11/7/2022) siang.
Hibah mobil tersebut diserahkan Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw M.S,i dan diterima Ketua DAP Wilayah III Domberai, Keilopas Meidodga,
Pejabat Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw mengatakan pemberian mobil tersebut merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah daerah kepada lembaga adat.
“Penyerahan mobil ini sebagai bukti bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja maksimal tanpa ada dukungan dari lembaga adat, kiranya mobil ini bisa bermanfaat,” ucap Pj Gubernur.
Ia juga berpesan agar DAP memainkan perannya ditengah masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mendorong kemajuan di segala sektor.
“DAP punya peran penting, maka dari itu mari kita bersama membangun Papua Barat,” ujarnya.
Yang terpenting, Pj Gubernur meminta agar DAP bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat agar membuka ruang bagi untuk pembangunan.
“Berikan pemahaman agar masyarakat bisa paham pentingnya kemajuan dengan membuka ruang, pembangunan juga bertujuan untuk rakyat itu sendiri,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DAP Wilayah III Domberai, Keilopas Meidodga blak-blakan menyampaikan bahwa bantu yang diberikan pemerintah sangatlah berguna, mengingat transportasi menjadi Kendala.
“Puji Tuhan ini karunia Tuhan, melalui Pj Gubernur Papua Barat, Pak Paulus Waterpauw,” terangnya.
Ia juga dengan tegas bahwa DAP merupakan implementasi dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya.
Termasuk juga dirinya mengklarifikasi bahwa isu terkait DAP di Papua Barat tentang menyimpang dari kedaulatan itu salah.
“Bapak jangan dengar kalau ada isu kami kontra terhadap negara, bapak boleh konfirmasi ke kami secara langsung, kami di sini hanya menjalankan foksi kami sebagai dewan adat itu saja,” tegasnya.
Ia juga siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah dalam sektor pembangunan.
“Kami siap mendukung. Disisi lain kami meminta agar bapak segara menertibkan pertambangan yang ada di Papua Barat, karena hal ini tidak membawa dampak besar bagi masyarakat adat,” tuturnya. **
