Image  

Gubernur Papua Diminta Seleksi Ulang Hasil Lelang Jabatan Pejabat Eselon II

Alex Baransano, Ketua Tim Relawan LUKMEN Noken Tifa. (foto: Ignas Doy)
banner 468x60

Oleh:  Ignas Doy |

PAPUAinside.com, JAYAPURA—Gubernur Papua Lukas Enembe, SIP, MH diminta seleksi ulang lelang jabatan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov (Provinsi Provinsi Papua) oleh Panitia Seleksi (Pansel). Pasalnya, lelang jabatan pejabat eselon II tersebut dinilai janggal, tak sesuai aturan, sarat kepentingan dan mengabaikan pejabat yang memiliki kapasitas, loyalitas, serta kemampuan.

banner 336x280

Demikian diutarakan Ketua Tim Relawan LUKMEN Noken Tifa, Alex Baransano di Jayapura, Selasa (3/12).

Pertama, penetapan faktor usia pejabat eselon II, yakni batas usia maksimal 56 tahun. Tapi ada  oknum pejabat yang berusia diatas itu dan pejabat eselon IV diikutsertakan.

“Padahal sesuai aturan jenjangnya harus bertahap,” ungkapnya.

Kedua, ada beberapa oknum pejabat yang bermasalah juga diikutsertakan dalam perekrutan lelang jabatan pejabat eselon II.

Ketiga, cukup banyak pejabat-pejabat yang memiliki kemampuan, loyalitas dan kapasitas, tapi tak dilibatkan.

“Ada kesan orang-orang dalam lingkaran tertentu yang menghambat mereka, untuk  ikut seleksi lelang jabatan pejabat eselon II,” imbuhnya.

Dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut, Baransano meminta, agar Gubernur Papua, dapat mengambil sikap, untuk melakukan ulang seleksi lelang jabatan tersebut atau setidaknya mengulang lelang jabatan yang dianggap bermasalah, khususnya beberapa OPD (Organisasi Pemerintahan Daerah), yang belum dilelang.

Pelantikan Kepala Sekolah Bermasalah

Sementara itu, terkait rencana pelantikan Kepala Sekolah  tingkat SMA/SMK  di Provinsi Papua pada 9 Desember 2019 mendatang, terangnya, Gubernur juga perlu mengkaji ulang, sekaligus melakukan penundaan, sebelum  persoalan data pengalihan 700- an guru SMA/SMK dan SLB dari Kabupaten dan Kota  ke Provinsi  dituntaskan, termasuk pertanggungjawaban dana BOS.

Terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, ia berharap KPK, BPK serta aparat penegak hukum dapat lebih jeli melihat ini.

“Coba di cek Kepala Dinas P dan P Papua, bersihkan dulu mata airnya baru dilakukan pelantikan Kepala Sekolah. Jika  Dinasnya saja masih kotor, terus dilakukan pelantikan, dikwatirkan menghasilkan Kepala Sekolah yang tak berkualitas,” tandasnya.

Ia selaku Ketua Tim Relawan LUKMEN Noken Tifa, yang terlibat langsung dalam pemenangan  LUKMEN Jilid II tahun 2018 lalu, mengingatkan kepada oknum pejabat di Pemprov Papua, agar tak memanfaatkan kebaikan Gubernur Papua dengan manuver-manuver yang berdampak langsung kepada citra diri  Gubernur Papua.

Pasalnya, jika pejabat eselon II maupun Kepala Sekolah yang bakal dilantik adalah orang-orang  yang bermasalah, otomatis Gubernurlah yang akan disalahkan oleh pemerintah pusat. **

banner 336x280