Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.id, JAYAPURA—Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Kota Jayapura menilai kasus pengadaan pesawat dan helikopter oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob telah selesai pada tahun 2018 dan tidak perlu diangkat kembali pada tahun 2023 ini.
Hal itu disampaikan Ketua GMKI Kota Jayapura, Opinus Sogoneap kepada wartawan di Abepura, Senin (13/3/2023) petang.
“Kami menilai Kasus ini pada tahun 2018 sudah pernah dilaporkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Namun, saat ditangani bahkan sampai diperiksa juga tidak ada kerugian dalam hal pembelian pesawat dan helikopter ini,” ujarnya.
Menurut Sogoneap, karena tidak ditemukan unsur kerugian negara, sehingga kasus tersebut dibatalkan.
“Tidak hanya ke BPK, pada tahun yang sama oknum tertentu juga melaporkan ke Polda Papua, tapi jawabanya sama, yakni tidak ada kerugian negara,” bebernya.
Lebih lanjut kata Sogoneap, setelah bertahun-tahun, pada 2023 ini dimunculkan lagi kasus tersebut ke permukaan.
“Pada tahun 2023 ini kasus yang sama telah meluap lagi. Sedang dimunculkan dan kali ini sedang berproses.”
“Sehingga kami kaum muda menilai kasus ini sudah selesai. Dimana, BPK RI sebagai lembaga tertinggi juga di Indonesia sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan menyatakan bahwa dalam pembelian pesawat dan helikopter tidak ada kerugian negara,” sambung dia.
Sogoneap menilai, hal itu bisa dinyatakan sudah final. “Dalam pembelian pesawat dan helikopter ini tidak ada kerugian, jadi tidak boleh dibesar-besarkan dan dipersoalkan lagi,” bebernya.
Kata Sogoneap, GMKI sepakat mendukung pemberatasan Korupsi di Tanah Papua. Tapi juga di Indonesia.
“Kami sepakat mendukung pembertantasan korupsi, tapi kasus yang jelas korupsinya.
Kalau seperti ini, terlihat kita sedang mematikan karakter pemimpin di tanah Papua,” tegasnya.
Sehingga, menurut Sogoneap, anak muda Papua perlu menjaga hal itu.
“Orang-orang yang punya niat baik, hati baik untuk membangun tanah Papua ini kita harus mendukung, tidak boleh ada diskriminasi sesama pimpiman di tanah Papua.”
“Bahwa ada pimpinan Papua dan Non Papua. Itu tidak boleh, karena kita ini sama-sama ada di NKRI serta kita punya tanggungjawab, untuk membangun Papua lebih baik,” tandasnya. **
