Oleh: Vina Rumbewas |
PAPUAinside.com, WAMENA – Merasa kurang puas dengan kebijakan pemerintah Jayawijaya yang kini mengambil alih penjualan barang bersubsidi seperti sembako dan bahan bangunan (semen), puluhan distributor dan pengusaha asli Papua bertemu bupati dan wakil bupati Jayawijaya.
Albert Apnawas pengusaha Papua yang selama ini bertanggungjawab mendistribusikan barang-barang subsidi itu merasa kurang puas dengan kebijakan yang diambil pemda Jayawijaya.
Menurutnya, pemerintah harus memberikan kesempatan bagi anak-anak asli Papua untuk berwirausaha.
“Selaku penggagas dan perintis tol udara di wilayah Pegunungan Jayawijaya sangat kecewa karena tidak dilibatkan dalam pengelolaan barang subsidi khususnya untuk tahun 2020,” ungkapnya usai pertemuan bersama bupati Jayawijaya, Senin (10/20).
Kebijakan sepihak ini bahkan tidak diberitahukan sebelumnya padanya, pada hal dirinya merupakan salah seorang pengagas. Dirinya baru mengetahui informasi tersebut dari media.
“Kami jujur secara manusia sangat kecewa, jadi kami harap jangan buang kami begitu, dan sekarang ini posisi kami mengambang (tidak jelas),” ungkap Albert.
Menurutnya, selama mengurus pendistribusian barang subsidi ini dirinya bersama Wolter Hesegem yang merupakan rekannya rutin memasukan laporan kepada pemerintah melalui dinas terkait.
“Kalaupun ada laporan bahwa kami tidak memasukkan laporan, itu merupakan informasi yang tidak benar, karena informasi kami selalu sampaikan baik itu tertulis maupun via whatsapp,” katanya.
Menurut Apnawas isu ini sengaja dikembangkan oleh pihak-pihak yang tidak mampu bersaing sehat dalam bisnis.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya Jhon Richrad Banua mengatakan pemda terpaksa mengambil alih kegiatan pendistribusian barang bersubsidi yang selama ini telah berjalan sejak tahun 2017 karena pendistribusiannya tidak berdampak kepada masyarakat.
“Sejak tol udara dibuka tahun 2017 lalu, pengelolaan dan pendistribusian barang-barang bersubsidi tidak memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Kita tidak bicara untuk matikan pengusaha asli Papua, tapi kalau kita tunjuk OAP yang tidak memperhatikan AOP, itu untuk apa,” kata Banua.
Menurut bupati, melalui tol udara ini seharusnya masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya.
Sehingga kegiatan pengelolaan dan pendistribusian barang subsidi akan diinterfensi langsung oleh Pemerintah Jayawijaya, dengan tujuan agar pengawasan penjualan dan harga dapat langsung ditetapkan oleh pemerintah.
“Tahun sebelumnya harga semen subsidi Rp 410 ribu per sak, sekarang Rp 370 ribu per sak,” ungkapnya.
Dengan perbedaan harga yang jauh tentu manfaatnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil.
Sebelumnya, Albert Apnawas bersama Wolter Hesegem bersama para distributor barang subsidi ini berencana akan melakukan aksi demo pada Senin (10/20) pagi di gedung Otonom Wenehule Huby Wamena, namun karena belum mendapat ijin dari pihak kepolisian sehingga diputuskan untuk bertemu langsung dengan bupati dan wakil bupati Jayawijaya untuk mendapatikan penjelasan. **
