Oleh: Vina Rumbewas I
PAPUAinside.com, WAMENA—Ribuan massa yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) menyampaikan 19 poin tuntutan, ketika menggelar aksi demo damai di Halaman Gedung DPRD Jayawijaya di Wamena, Selasa (10/5/2022). Aksi demo PRP itu digelar serentak di wilayah Tanah Papua.
Penanggungjawab Aksi Nemina Elopere membacakan 19 poin tuntutan, selanjutnya menyerahkan kepada Ketua DPRD Jayawijaya Mathias Tabuni.
19 poin tuntutan itu, antara lain, hentikan produk hukum pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan orang Papua,
Berikan akses internasional kepada jurnalis independen untuk datang ke Papua, menginvestigasi segala bentuk kejahatan HAM dan kemanusiaan di Tanah Papua.
“Hentikan rencana pemekaran DOB provinsi di Tanah Papua, yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua,” serunya.
Selain itu, PRP menyampaikan tarik militer organik dan non organik dari seluruh Tanah Papua, meminta akses Palang Merah Internasional, untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maybrat dan Yahukimo, elit politik Papua Stop mengatasnamakan rakyat Papua dengan mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua.
Dalam 19 poin tuntutan PRP juga minta pembebasan Viktor Yeimo dan seluruh tahanan politik di Tanah Papua, tanpa syarat.
PRP juga menyatakan sikap bahwa bangsa Papua akan tetap bersama Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti.
Untuk itu, ujarnya, hentikan kriminalisasi hukum, teror dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia.
PRP bersama bangsa Papua juga menyatakan mendukung perjuangan rakyat Wadas di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan proyek tambang Bendungan Bener.
Akan Serahkan kepada DPR Papua
Ketua DPRD Jayawijaya Mathias Tabuni menyampaikan terimakasih kepada massa yang tertib selama berlangsungnya aksi.
“DPR merupakan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, apapun itu. Selagi disampaikan dengan cara-cara yang bermartabat,” katanya.
Mathias berjanji, 19 poin yang tertuang dalam tuntutan tersebut akan ditindaklanjuti dengan menyerahkan langsung kepada DPR Papua.
“Kami akan teruskan ke DPR Papua, seperti aksi-aksi sebelumnya. Karena kami DPRD Jayawijaya adalah bagian dari rakyat,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan terimakasih kepada pihak keamanan dalam hal ini pihak Polres Jayawijaya, Kodim 1702/Jayawijaya dan Bataliyon 756/WMS, yang telah mengawal jalankan aksi hingga dapat kembali bubar dengan tertib.
“Kami sampaikan terimakasih kepada kapolres, dandim, dan danyon yang selalu memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat kami untuk menyampaikan aspirasi, kami sampaikan terimakasih,” pungkasnya.
Massa Capai 1.200 Orang
Usai melakukan pengamanan jalannya aksi, Kapolres Jayawijaya AKBP Muhammad Safei, menyampaikan bahwa massa yang melakukan aksi diperkirakan mencapai 1.200 orang.
“Dari pagi hingga siang ini kurang lebih pukul 14.00 WIT aksi demo sudah selesai dengan damai, dengan jumlah massa diperkirakan kurang lebih 1.200 orang,” tuturnya.
1.200 orang ini merupakan gabungan dari empat titik kumpul, seperti dari Sinakma, Wouma, dan Homhom.
Sementara untuk personil, kata kapolres, pihaknya meminta bantuan juga dari pihak TNI yakni Batalyon 756/WMS sebanyak 2 SSK, untuk memback-up 250 personil anggota polres.
“Kordinasi dan komunikasi merupakan kata kunci sehingga demo hari ini bisa berjalan baik dan tertib. Kami juga akan mengawal kembali massa ke empat titik semula, agar tidak ada gangguan,” tutup Safei. **
