PAPUAInside.com, AIMAS— Rapat Kerja Kepala Daerah (Rakerda), Bupati/ Walikota se Provinsi Papua Barat yang berlangsung Kamis-Jumta (20-21 Oktober 2022) di Kabupaten Sorong, dengan menghasilan delapan butir rekomendasi.
Kedelapan butir rekomnedasi tersebut adalah: Pertama, pembangunan pendidikan di Papua Barat dengan gerakan kembali ke sekolah untuk menekan angka putus sekolah.
Kedua, melakukan penataan ruang untuk menyelesaikan perselisihan batas daerah, diantaranya menyelesaikan masalah tapal batas antara Kabupaten Manokwari dan Tambrauw serta batas antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw yang diatur dalam Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
Ketiga, Keamanan, ketahanan dan ketahanan wilayah. Dimana para kepala daerah sepakat untuk menyelesaikan masalah kelangkaan BBM akibat kurangnya pasokan serta mengantisipasi ancaman Keamanan di Kabupaten Maybrat dan Teluk Bintuni dengan bekerjasama dengan TNI untuk pengerjaan infrastruktur.
Keempat, membentuk tim Pengendalian Inflasi daerah di kabupaten/kota se-Papua Barat.
Kelima, menekan angka kemiskinan dan stunting dengan memperkuat data “by name by address”, melakukan pemetaan wilayah kantong kemiskinan di setiap kabupaten/kota, memperkuat surveilans gizi di tingkat kabupaten/kota dan memperkuat sistem bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi keluarga miskin dan rentan.
Keenam, mengoptimalkan pelayanan publik pemerintahan dengan membangun mall pelayanan publik di seluruh kabupaten/kota, serta mempercepat perekaman e-KTP, penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah. Menjamin kemudahan Investasi/ kemudahan ijin berusaha di daerah.
Ketujuh, menyiapkan alokasi anggaran dan realisasi dana hibah untuk Pemilihan Umum 2024 serta koordinasi dengan penyelenggara Pemilu.
Kedelapan, meningkatkan pengawasan keuangan daerah untuk mencegah penyalahgunaan dana hibah Pembinaan, pengawasan dan percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal serta mengawasi penyalahgunaan dana desa dengan melakukan pendampingan terhadap penyaluran penggunaan dana desa.
Rakerda berjalan aman dan lancar, seluruh kepala daerah hadir selama dua hari kegiatan dan bahkan bertahan hingga subuh, tak ada yang meningalkan ruang rapat yang di berlangsung di Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Jumat (20/10/2022).
Saat menutup Rakerda, Gubernur Waterpauw mengaku perbedaan pendapat dalam rapat adalah sebuah dinamika, hal itu demi untuk kepentingan bersama seluruh masyarakat di Papua Barat.
“Perbedaan pendapat itu hal yang biasa, itu semua demi kepentingan masyarakat Papua Barat,” kata Waterpauw.
Mantan Kepala Badan Intelejen dan Keamanan Polri ini mengaku, ia adalah seorang yang bersemangat ketika berbicara soal kepentingan masyarakat, dimana semuanya harus dibahas secara transparan.
“Saya adalah seseorang yang ketika bicara soal kepentingan masyarakat, sangat bersemangat untuk bicara kepentingan masyarakat, karena bagi saya kepentingan masyarakat adalah segalanya,” ujar Jenderal bintang tiga ini. **
